Pemerintah Diminta Tak Tergesa-gesa Lakukan Vaksinasi Covid-19

KOMPAS.com - Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam melakukan vaksinasi Covid-19.

Pernyataan itu disampaikan PAPDI dalam sebuah surat rekomendasi yang diunggah melalui Twitter resmi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).

#vaksincorona jangan tergesa-gesa. pic.twitter.com/OSgROyeRec

— PB IDI (@PBIDI) October 22, 2020

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal PAPDI Eka Ginanjar membenarkan surat itu.

"Iya benar," kata Eka saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/10/2020).

Dalam surat rekomendasi tersebut, PAPDI mendukung segala upaya pemerintah dalam memerangi pandemi virus corona di Indonesia, termasuk program vaksinasi.

PAPDI juga berterima kasih kepada pemerintah atas pengadaan vaksin Covid-19 untuk masyarakat.

"Berterima kasih kepada pemerintah yang telah berusaha mengadakan vaksin ini untuk masyarakat, termasuk tenaga kesehatan," tulis PAPDI dalam suratnya.

Baca juga: Guru, Pegawai Stasiun, hingga Petugas Damkar Juga Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19 di Bekasi

Pastikan keamanan vaksin

Namun, PAPDI meminta vaksin Covid-19 yang akan digunakan harus sudah terbukti efektivitas, keamanan, dan imunogenisitasnya melalui uji klinik sesuai tahapan pengembangan vaksin baru.

Langkah tersebut dilakukan demi mencapai hasil yang baik dari program vaksinasi virus corona itu.

Untuk mencapai tujuan itu, PAPDI merekomendasikan agar pemerintah tak tergesa-gesa dalam upaya vaksinasi itu.

Sambil menunggu, pemerintah bisa terus mengingatkan kepada masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan.

Rekomendasi PB IDI

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga mengeluarkan surat yang berisi sikap dan rekomendasi terhadap rencana vaksinasi Covid-19.

Dalam suratnya, salah satu poin yang disampaikan IDI adalah, perlu dilakukan persiapan yang baik dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan.

Selain itu, perlu dipersiapkan pula untuk pelaksanaannya.

IDI menekankan, dalam pemilihan jenis vaksin ada syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu vaksin yang akan digunakan sudah terbukti efektivitas dan imunogenitasnya, serta keamanannya yang dibuktikan melalui hasil uji klinis fase 3 yang sudah dipublikasikan.

Menurut IDI, uji coba vaksin Sinovac di Barzil sudah selesai dilaksanakan terhadap 9.000 relawan. Akan tetapi, hasilnya baru akan keluar setelah selesaikan uji vaksinasi terhadap 15.000 relawan lainnya.

IDI menyebutkan, ada unsur kehati-hatian dari negara lain dengan tetap menunggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase 3. Program vaksinasi adalah program yang penting, tetapi tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa.

Baca juga: Diklaim Aman, Vaksin Corona CNBG China Ditawarkan Gratis bagi Pelajar

Terima vaksin pada November 2020

Hingga Rabu (21/10/2020), Indonesia telah melaporkan 373.109 kasus infeksi dengan 12.857 kematian dan 297.509 pasien dinyatakan sembuh.

Pemerintah rencananya akan mulai menerima vaksin pada November 2020.

Sejumlah persiapan pun telah dilakukan, termasuk memilih fasilitas kesehatan untuk pemberian vaksin tersebut.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr Achmad Yurianto menyebutkan, ada tiga vaksin yang sudah dibeli oleh pemerintah karena sudah lolos uji klinis fase tiga dan diharapkan bisa diberikan kepada masyarakat Indonesia.

Tiga vaksin yang di maksud adalah vaksin Sinovac, Sinopharm, dan Cansino yang telah diuji juga di beberapa negara.

Menurut Yuri, Indonesia hanya butuh vaksinasi sebanyak 70 persen dari total jumlah penduduk untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.

"Nah, dasar inilah yang kemudian kita pakai bahwa perhitungan kita hanya mencapai di herd immunity, artinya sekitar 160 juta orang (yang perlu divaksin)," kata dia.

Baca juga: Sempat Dihentikan, Uji Coba Vaksin Corona AstraZeneca Akan Dilanjutkan

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Daftar Prioritas Penerima Vaksin Covid-19