Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Catatan untuk Komunikasi Pemerintah dan Kebijakan Publik

KOMPAS.com - Hari ini, Selasa (20/10/2020), masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin genap satu tahun.

Banyak dinamika yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun kepemimpinan Jokowi pada periode kedua ini, khususnya soal kebijakan publik.

Tercatat, ada 4 undang-undang kontroversial yang disahkan dalam satu tahun, yaitu UU KPK, UU Minerba, UU MK, dan terakhir omnibus law UU Cipta Kerja.

Pengesahan undang-undang itu bahkan memicu aksi demonstrasi di berbagai daerah karena dianggap tak mendengarkan aspirasi publik.

Pemerintahan Jokowi juga sempat mendapat sorotan setelah memutuskan untuk tetap melangsungkan pemilihan kepada daerah (Pilkada) di tengah pandemi virus corona.

Baca juga: Catatan Setahun Jokowi-Maruf Amin: Pandemi dan Demokrasi

Situasi pandemi

Dosen kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Gabriel Lele menilai, sebagian besar tahun pertama Jokowi dihabiskan dalam situasi yang tidak normal.

Situasi yang tidak normal itu karena pandemi virus corona yang muncul setelah kekuasaan relatif terkonsolidasi.

"Beberapa bulan pertama kan habis waktunya untuk konsolidasi, termasuk bagaimana mengelola oposisi," kata Lele saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/10/2020).

"Lalu periode berikutnya, begitu kekuasaan relatif terkonsolidasi dan mau melaksanakan beberapa program, kemudian ada Covid-19. Jadi kalau kita ingin mengevaluasi capaian Pak Jokowi, konteksnya begitu," sambungnya.

Dengan kondisi seperti itu, Gabriel menilai program quick win yang dijanjikan Jokowi tidak tercapai.

Bahkan, dalam aspek-aspek lain, satu tahun pemerintahan Jokowi dinilainya tidak terlalu menonjol dan menuai sejumlah kontroversi.

Ia menyebutkan, apa yang ingin dicapai dan konteks Jokowi bekerja tidak terlalu "nyambung"

Sebab, virus corona memaksa pemerintah untuk mengalihkan fokusnya pada penanganan dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Baca juga: Satu Tahun Kinerja Jokowi, Pukat UGM Sebut KPK Lumpuh, Kepolisian dan Kejaksaan Tidak Bisa Diandalkan

Lemahnya komunikasi

DOK. Humas Kementan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi kawasan food estate di Kalimantan Tengah.

"Bayangkan ombibus law disahkan di tengah kondisi perekonomian masyarakat seperti ini, ditambah lagi proses komunikasi tim Jokowi yang tak terlalu bagus," jelas dia.