5 Regulasi Kontroversial dalam Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 20/10/2020, 18:02 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/1/2020). Pada rapat kabinet terbatas tersebut presiden mengajukan tiga usulan dalam menuntaskan persoalan masalah gas untuk industri, salah satunya penghilangan jatah untuk pemerintah. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/1/2020). Pada rapat kabinet terbatas tersebut presiden mengajukan tiga usulan dalam menuntaskan persoalan masalah gas untuk industri, salah satunya penghilangan jatah untuk pemerintah. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.

KOMPAS.com - Hari ini, Selasa (20/10/2020), tepat satu tahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjalankan pemerintahan.

Dalam setahun kepemimpinan Jokowi pada periode kedua ini, ada beragam regulasi yang dikeluarkan.

Namun, ada sejumlah regulasi yang menuai kontroversi, mulai dari penolakan masyarakat, gugatan, hingga demonstrasi.

Regulasi tersebut ada yang berbentuk undang-undang (UU) yang disepakati bersama DPR, ada pula Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu), hingga Peraturan Presiden (Perpres).

Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Maruf Amin, Pemberantasan Korupsi Dapat Rapor Merah

Merangkum pemberitaan Kompas.com, berikut lima regulasi kontroversial di satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf:

1. UU Minerba

UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) menjadi regulasi yang menuai kontroversi dalam periode kedua pemerintahan Jokowi.

UU ini merupakan hasil revisi atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Sejak Panja RUU Minerba terbentuk pada 13 Februari 2020, hanya butuh waktu tiga bulan untuk menyelesaikan pembahasan. 

Pengesahan UU Minerba pada 13 Mei 2020 pun mendapat penolakan, termasuk dari kelompok Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).

Beberapa poin yang ditolak di antaranya perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanpa pelelangan.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pecah Rekor 8.369 Kasus dalam Sehari, Berikut 3 Provinsi yang Catatkan Kasus Covid-19 Lebih dari 1.000

Pecah Rekor 8.369 Kasus dalam Sehari, Berikut 3 Provinsi yang Catatkan Kasus Covid-19 Lebih dari 1.000

Tren
Ramai soal Insentif Prakerja Disebut Akan Ditunda Mulai 15 Desember-5 Januari 2021, Ini Penjelasannya...

Ramai soal Insentif Prakerja Disebut Akan Ditunda Mulai 15 Desember-5 Januari 2021, Ini Penjelasannya...

Tren
Penjelasan BRI soal Adanya Notif SMS Dana BLT UMKM tetapi Belum Terdaftar di eform.bri.co.id

Penjelasan BRI soal Adanya Notif SMS Dana BLT UMKM tetapi Belum Terdaftar di eform.bri.co.id

Tren
Menantikan Kemeriahan Djakarta Warehouse Project Virtual dan Cara Daftar V-Pass DWP 2020...

Menantikan Kemeriahan Djakarta Warehouse Project Virtual dan Cara Daftar V-Pass DWP 2020...

Tren
Pilkada 2020, Menyoal Petugas KPPS yang Akan Datangi Pasien Covid-19 Saat Pencoblosan

Pilkada 2020, Menyoal Petugas KPPS yang Akan Datangi Pasien Covid-19 Saat Pencoblosan

Tren
[HOAKS] Vaksin Covid-19 Disimpan pada Suhu Dingin Bisa Sebabkan Manipulasi Genetik

[HOAKS] Vaksin Covid-19 Disimpan pada Suhu Dingin Bisa Sebabkan Manipulasi Genetik

Tren
INFOGRAFIK: Daftar 14 Provinsi yang Bebaskan Denda Pajak Kendaraan

INFOGRAFIK: Daftar 14 Provinsi yang Bebaskan Denda Pajak Kendaraan

Tren
Hindari Bencana Kekeringan dengan Teknik Meredupkan Matahari? Ini Tanggapan BMKG...

Hindari Bencana Kekeringan dengan Teknik Meredupkan Matahari? Ini Tanggapan BMKG...

Tren
Foto Viral Menu Indomie Goreng Topping Emas 24 Karat di Dubai, Ini Penjelasan Indofood

Foto Viral Menu Indomie Goreng Topping Emas 24 Karat di Dubai, Ini Penjelasan Indofood

Tren
BSU Belum Juga Cair? Ini Penjelasan Kemenaker...

BSU Belum Juga Cair? Ini Penjelasan Kemenaker...

Tren
Sejarah Hari Disabilitas Internasional dan Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas...

Sejarah Hari Disabilitas Internasional dan Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas...

Tren
[KLARIFIKASI] Informasi Penerimaan Pegawai di Biro Umum & PBJ Setjen Kemendikbud

[KLARIFIKASI] Informasi Penerimaan Pegawai di Biro Umum & PBJ Setjen Kemendikbud

Tren
Kemenag Salurkan BSU Rp 1,8 Juta untuk Guru Non-PNS, Ini Rinciannya...

Kemenag Salurkan BSU Rp 1,8 Juta untuk Guru Non-PNS, Ini Rinciannya...

Tren
Sejumlah Petugas Medis di AS Enggan Jadi Pihak Pertama yang Terima Vaksin Covid-19

Sejumlah Petugas Medis di AS Enggan Jadi Pihak Pertama yang Terima Vaksin Covid-19

Tren
Indofood Group Buka Lowongan Pekerjaan di Banyak Posisi, Ini Perincian dan Syaratnya...

Indofood Group Buka Lowongan Pekerjaan di Banyak Posisi, Ini Perincian dan Syaratnya...

Tren
komentar
Close Ads X