Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Pemberantasan Korupsi Dapat Rapor Merah

Kompas.com - 20/10/2020, 14:30 WIB

Jawahir Gustav Rizal,

Rizal Setyo Nugroho

Tim Redaksi

Jawahir Gustav Rizal

Penulis

Rizal Setyo Nugroho

Editor

Lihat Foto

Seniman dan aktivis dari berbagai LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Aceh melakukan aksi tolak revisi undang-undang (UU) KPK di tugu Taman Bustanus Salatin, Kota Banda Aceh, Selasa (17/9/2019). Aksi yang disalurkan melalui berorasi, baca puisi, melukis mural, serta bernyanyi itu digelar sebagai bentuk penolakan revisi UU KPK yang dilakukan DPR dan telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.(KOMPAS.com/RAJA UMAR)

Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mereka memenuhi halaman depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019) sekitar pukul 14.00 WIB. Secara bergantian, perwakilan mahasiswa Unindra, UI, UPN, Trisakti, ITB, Paramidana dan Moestopo memberikan orasi. Mereka mengkritik sikap DPR dan pemerintah yang akan mengesahkan rancangan undang-undang yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

KOMPAS.com - Tepat satu tahun yang lalu, pada 20 Oktober 2019, Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Kurang dari satu bulan sebelum pelantikan itu, pada September 2019, gelombang demonstrasi besar terjadi di berbagai kota di Indonesia.

Para pengunjuk rasa yang sebagian besar merupakan mahasiswa, menuntut pencabutan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang dinilai akan melemahkan kewenangan institusi KPK dalam melaksanakan pemberantasan korupsi.

Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan #ReformasiDikorupsi, sebagai bentuk protes atas pelemahan KPK, yang merupakan anak kandung dari Reformasi 1998.

Kini, seperti diberitakan Kompas.com, Sabtu (19/10/2020) satu tahun telah berlalu sejak UU KPK hasil revisi mulai berlaku pada 17 Oktober 2019.

Hampir satu tahun pula proses judicial review terhadap undang undang kontroversial itu berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, penantian terhadap keputusan MK masih belum berhenti.

Penanganan korupsi satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zainur Rahman mengatakan, dalam bidang pemberantasan korupsi, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin mendapat rapor merah alias buruk.

"Karena kami lihat dari visi misi Jokowi-Ma'ruf Amin, misalnya misi ke-6 itu penegakan hukum bebas korupsi, dan misi ke-8 itu pemerintahan bersih. Dua misi ini gagal dilakukan selama satu tahun ini," kata Zainur saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/10/2020).

KPK lumpuh

Zainur mengatakan, ada beberapa alasan yang membuat dua misi yang telah dicanangkan oleh Jokowi-Maruf Amin itu, dia anggap gagal dilaksanakan.

"Pertama, KPK lumpuh, sehingga tidak ada satupun kasus korupsi strategis yang ditangani oleh KPK. Tidak ada satupun kasus kelas kakap dalam satu tahun ini," ujar dia.

Zainur menjelaskan, kasus korupsi strategis adalah kasus yang melibatkan kerugian negara sangat besar, dilakukan oleh pelaku dengan jabatan tinggi atau penegak hukum, dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

"Kenapa lumpuhnya KPK ini dibebankan kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin? Ya karena revisi UU KPK yang dilakukan oleh Jokowi dan juga pemilihan Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK," kata Zainur.

"Itu yang menjadi tanggung jawab dari Presiden Jokowi, dan dalam satu tahun ini terbukti KPK lumpuh," katanya melanjutkan.