Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Catatan untuk Komunikasi Pemerintah dan Kebijakan Publik

KOMPAS.com - Hari ini, Selasa (20/10/2020), masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin genap satu tahun.

Banyak dinamika yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun kepemimpinan Jokowi pada periode kedua ini, khususnya soal kebijakan publik.

Tercatat, ada 4 undang-undang kontroversial yang disahkan dalam satu tahun, yaitu UU KPK, UU Minerba, UU MK, dan terakhir omnibus law UU Cipta Kerja.

Pengesahan undang-undang itu bahkan memicu aksi demonstrasi di berbagai daerah karena dianggap tak mendengarkan aspirasi publik.

Pemerintahan Jokowi juga sempat mendapat sorotan setelah memutuskan untuk tetap melangsungkan pemilihan kepada daerah (Pilkada) di tengah pandemi virus corona.

Baca juga: Catatan Setahun Jokowi-Maruf Amin: Pandemi dan Demokrasi

Situasi pandemi

Dosen kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Gabriel Lele menilai, sebagian besar tahun pertama Jokowi dihabiskan dalam situasi yang tidak normal.

Situasi yang tidak normal itu karena pandemi virus corona yang muncul setelah kekuasaan relatif terkonsolidasi.

"Beberapa bulan pertama kan habis waktunya untuk konsolidasi, termasuk bagaimana mengelola oposisi," kata Lele saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/10/2020).

"Lalu periode berikutnya, begitu kekuasaan relatif terkonsolidasi dan mau melaksanakan beberapa program, kemudian ada Covid-19. Jadi kalau kita ingin mengevaluasi capaian Pak Jokowi, konteksnya begitu," sambungnya.

Dengan kondisi seperti itu, Gabriel menilai program quick win yang dijanjikan Jokowi tidak tercapai.

Bahkan, dalam aspek-aspek lain, satu tahun pemerintahan Jokowi dinilainya tidak terlalu menonjol dan menuai sejumlah kontroversi.

Ia menyebutkan, apa yang ingin dicapai dan konteks Jokowi bekerja tidak terlalu "nyambung"

Sebab, virus corona memaksa pemerintah untuk mengalihkan fokusnya pada penanganan dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Baca juga: Satu Tahun Kinerja Jokowi, Pukat UGM Sebut KPK Lumpuh, Kepolisian dan Kejaksaan Tidak Bisa Diandalkan

Lemahnya komunikasi

DOK. Humas Kementan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi kawasan food estate di Kalimantan Tengah.

"Bayangkan ombibus law disahkan di tengah kondisi perekonomian masyarakat seperti ini, ditambah lagi proses komunikasi tim Jokowi yang tak terlalu bagus," jelas dia.

"Kalau kita baca secara cermat betul, tentu saja tetap ada pro kontra. Tapi saya mencatat bahwa niat baik dari pemerintah saja tak cukup, niat baik itu harus diikuti dengan proses yang baik," lanjut Gabriel Lele.

Menurut dia, proses yang baik itu setidaknya harus transparan dan membuka ruang partisipasi lebih luas, khususnya terkait kebijakan-kebijakan kunci.

Jika dalam prosesnya tidak memuat kedua unsur itu, ia menilai wajar bahwa publik melakukan aksi protes.

Gabriel mengatakan, salah satu faktor yang membuat pemerintahan Jokowi di tahun pertama ini berjalan kurang maksimal adalah terlalu percaya diri. Sebab, tak ada kekuatan oposisi di parlemen yang efektif untuk mengontrol kebijakan pemerintah.

"Di parlemen relatif enggak ada oposisi, sehingga pemerintah pak jokowi ini terlalu nyaman," kata dia.

Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Maruf, Menilik Program Pembangunan SDM Unggul

Partai pendukung harus kritis

Ke depan, ia menyebutkan, Jokowi tak lagi mempunyai taruhan, tetapi beban besar justru berada pada partai pendukung.

Menurut dia, partai pendukung harus lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah agar tercipta sebuah 'ketidaknyamanan'.

"Kalau jadi teman baik kan kadang-kadang harus memarahi teman sendiri. Terlalu nyaman itu tidak bagus dan itu sistem yang kita miliki saat ini," kata Gabriel.

"Jika tidak bisa, maka kekuatan selanjutnya ya civil society harus bergerak. Para pendukung Jokowi yang jumlahnya banyak kan semakin kritis, Pak Jokowi pasti mikir," ujar dia.