Demonstrasi di Thailand, Polisi Diberi Kewenangan Menyensor Media

Kompas.com - 19/10/2020, 19:30 WIB
Massa pro-demokrasi menggelar aksi unjuk rasa menentang dekrit darurat oleh Pemerintah Thailand, di Bangkok, Thailand, Kamis (15/10/2020). Puluhan ribu orang turun ke jalan memprotes keputusan Pemerintah mengeluarkan dekrit darurat yang melarang kerumunan dan pembatasan media. AFP/JACK TAYLORMassa pro-demokrasi menggelar aksi unjuk rasa menentang dekrit darurat oleh Pemerintah Thailand, di Bangkok, Thailand, Kamis (15/10/2020). Puluhan ribu orang turun ke jalan memprotes keputusan Pemerintah mengeluarkan dekrit darurat yang melarang kerumunan dan pembatasan media.
|

KOMPAS.com – Aksi demonstrasi, yang salah satu tuntutannya pengunduran diri Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, masih berlangsung.

Melansir dari AP News, saat ini pihak kepolisian Thailand memberikan kesan bahwa mereka melakukan penyensoran terhadap peliputan demonstrasi yang terjadi.

Pemerintah PM Prayuth Chan-Ocha sebelumnya telah mengeluarkan dekrit yang melarang pertemuan publik lebih dari empat orang di Bangkok, Thailand.

Kemudian, dekrit itu juga memberikan otoritas yang luas kepada kepolisian untuk menahan orang yang dinilai mempengaruhi keamanan nasional.

Sejauh ini, berdasarkan aturan undang-undang yang ada, melarang siaran dan memblokir konten internet merupakan wewenang Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional serta Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital.

Sedangkan, mulai 15 Oktober 2020 melalui dekrit darurat yang dikeluarkan PM Prayuth, polisi dapat melakukan hal tersebut.

Baca juga: Aksi Masih Terus Terjadi, Pemerintah Thailand Akan Investigasi Media

Dekrit tersebut dikeluarkan sehari setelah pengunjuk rasa mencemooh iring-iringan mobil kerajaan di negara monarki yang dilindungi oleh hukum yang ketat.

Wakil juru bicara kepolisian Thailand, Kissana Phataracharoen, membenarkan polisi meneruskan permintaan kepada instansi terkait untuk melakukan tindakan terhadap penyedia informasi yang memberikan informasi menyimpang yang dapat menimbulkan keresahan dan kebingungan di masyarakat.

Kissana berbicara setelah salinan permintaan sensor terhadap media bocor kepada publik.

Perintah sensor yang tertanggal 16 Oktober itu ditandatangani oleh Kepala Polisi Thailand.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X