Demonstrasi di Thailand, Polisi Diberi Kewenangan Menyensor Media

KOMPAS.com – Aksi demonstrasi, yang salah satu tuntutannya pengunduran diri Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, masih berlangsung.

Melansir dari AP News, saat ini pihak kepolisian Thailand memberikan kesan bahwa mereka melakukan penyensoran terhadap peliputan demonstrasi yang terjadi.

Pemerintah PM Prayuth Chan-Ocha sebelumnya telah mengeluarkan dekrit yang melarang pertemuan publik lebih dari empat orang di Bangkok, Thailand.

Kemudian, dekrit itu juga memberikan otoritas yang luas kepada kepolisian untuk menahan orang yang dinilai mempengaruhi keamanan nasional.

Sejauh ini, berdasarkan aturan undang-undang yang ada, melarang siaran dan memblokir konten internet merupakan wewenang Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional serta Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital.

Sedangkan, mulai 15 Oktober 2020 melalui dekrit darurat yang dikeluarkan PM Prayuth, polisi dapat melakukan hal tersebut.

Baca juga: Aksi Masih Terus Terjadi, Pemerintah Thailand Akan Investigasi Media

Dekrit tersebut dikeluarkan sehari setelah pengunjuk rasa mencemooh iring-iringan mobil kerajaan di negara monarki yang dilindungi oleh hukum yang ketat.

Wakil juru bicara kepolisian Thailand, Kissana Phataracharoen, membenarkan polisi meneruskan permintaan kepada instansi terkait untuk melakukan tindakan terhadap penyedia informasi yang memberikan informasi menyimpang yang dapat menimbulkan keresahan dan kebingungan di masyarakat.

Kissana berbicara setelah salinan permintaan sensor terhadap media bocor kepada publik.

Perintah sensor yang tertanggal 16 Oktober itu ditandatangani oleh Kepala Polisi Thailand.