UU Cipta Kerja dan Potensi Pekerja Kontrak Abadi

Kompas.com - 07/10/2020, 08:02 WIB

Ahmad Naufal Dzulfaroh,

Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

Ahmad Naufal Dzulfaroh

Penulis

Inggried Dwi Wedhaswary

Editor

Lihat Foto

Sejumlah mahasiswa yang tergabung salam Aliansi Sulut Bergerak berunjuk rasa di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (6/10/2020). Dalam aksinya mereka menuntut pencabutan Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI dan pemerintah Indonesia, karena dianggap sangat merugikan hak-hak pekerja, merusak lingkungan serta berpotensi menimbulkan masalah kesenjangan sosial.(ANTARA FOTO/ADWIT B PRAMONO)

Akan tetapi, aturan-aturan tersebut telah dihilangkan dalam UU Cipta Kerja.

Dalam UU Cipta Kerja, hanya disebutkan bahwa ketentuan mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan PKWT baru diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Seperti diketahui, DPR dan pemerintah akhirnya mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja pada sidang paripurna, Senin (5/10/2020).

Hanya dua fraksi yang menolak pengesahan itu, yaitu fraksi PKS dan Partai Demokrat.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Sejumlah Poin Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Menuai Sorotan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.