Dijatuhi Sanksi Ringan, Ini Perjalanan Kasus Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kompas.com - 24/09/2020, 17:40 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Firli Bahuri memberikan salam sebelum memberikan keterangan pers terkait korupsi proyek fiktif di PT Waskita Karya (Persero) Tbk di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/7/2020). KPK menahan lima orang tersangka antara lain mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk Desi Arryani, mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II Jarot Subana, mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II Fakih Usman serta Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011  2013 Yuly Ariandi Siregar dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 Fathor Rachman yang merugikan negara Rp 202 miliar. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan salam sebelum memberikan keterangan pers terkait korupsi proyek fiktif di PT Waskita Karya (Persero) Tbk di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/7/2020). KPK menahan lima orang tersangka antara lain mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk Desi Arryani, mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II Jarot Subana, mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II Fakih Usman serta Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011 2013 Yuly Ariandi Siregar dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 Fathor Rachman yang merugikan negara Rp 202 miliar.

KOMPAS.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memutuskan Ketua KPK Firli Bahuri melakukan pelanggaran kode etik.

Kepada yang bersangkutan, Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis 2 karena menggunakan helikopter dalam perjalanan di Sumatera Selatan dan saat kembali ke Jakarta pada Juni 2020.

Dia juga dinilai tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan sehari-hari.

"Mengadili, menyatakan terperiksa terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku," kata Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean saat sidang etik di Gedung KPK Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Dewan Pengawas menilai, Firli tidak mengindahkan kewajiban untuk menyadari bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai insan KPK.

Baca juga: Jadi Direktur Penyidikan KPK, Berikut Harta Kekayaan Brigjen Setyo Budiyanto

Lantas seperti apa perjalanan kasus Firli?

Kasus Ketua KPK Firli Bahuri berawal dari adanya aduan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

Dilansir Kompas.com, Rabu (24/6/2020), pada hari itu Boyamin melaporkan Firli ke Dewan Pengawas KPK karena dinilai melanggar etik terkait gaya hidup mewah.

Adapun dalam pelanggaran etik ini Firli diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku 'Integritas' pada Pasal 4 Ayat (1) huruf c atau Pasal 4 Ayat (1) huruf n atau Pasal 4 Ayat (2) huruf m dan/atau 'Kepemimpinan' pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020.

Baca juga: Saat KPK dan Kejagung Berebut Menangani Kasus Jaksa Pinangki...

Ketua KPK Firli Bahuri melambaikan tangan sebelum menyampaikan keterangan pers tentang penahanan mantan direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/6/2020). KPK menahan mantan Direktur Utama PTDI Budi Santoso dan mantan Direktur Niaga Irzal Rinaldi Zailani dalam kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran pesawat PTDI tahun 2007-2017. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.
 *** Local Caption *** 

ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI Ketua KPK Firli Bahuri melambaikan tangan sebelum menyampaikan keterangan pers tentang penahanan mantan direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/6/2020). KPK menahan mantan Direktur Utama PTDI Budi Santoso dan mantan Direktur Niaga Irzal Rinaldi Zailani dalam kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran pesawat PTDI tahun 2007-2017. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj. *** Local Caption ***

Firli dikabarkan menggunakan helikopter berkode PK-JTO milik perusahaan swasta untuk kepentingan pribadi.

Dia terbang dari Palembang ke Baturaja pada 20 Juni 2020.

Menurut Boyamin, penggunaan helikopter itu diduga merupakan bentuk gaya hidup mewah karena dari Palembang ke Baturaja hanya membutuhkan empat jam perjalanan menggunakan mobil. Selain itu jenis helikopternya juga tidak biasa.

"Helikopter yang digunakan adalah jenis mewah (helimusin) karena pernah digunakan Tung Desem Waringin yang disebut sebagai Helimousine President Air," kata Boyamin.

Baca juga: 5 Modus Penyelundupan Kendaraan Mewah, dari Klaim Suku Cadang hingga Batu Bata

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Berikut 46 Stasiun dan 13 Bandara Penyedia Rapid Test Antigen Beserta Harganya...

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Berikut 46 Stasiun dan 13 Bandara Penyedia Rapid Test Antigen Beserta Harganya...

Tren
Listyo Sigit Prabowo dan Sederet Kapolri Pendahulunya...

Listyo Sigit Prabowo dan Sederet Kapolri Pendahulunya...

Tren
10 Negara dengan Militer Terkuat di Dunia 2021, Bagaimana dengan Indonesia?

10 Negara dengan Militer Terkuat di Dunia 2021, Bagaimana dengan Indonesia?

Tren
Kenali, Berikut Tanda-tanda Suatu Gunung Api Mulai Aktif

Kenali, Berikut Tanda-tanda Suatu Gunung Api Mulai Aktif

Tren
Mendominasi Penduduk Indonesia, Mari Mengenal Generasi Z dan Milenial

Mendominasi Penduduk Indonesia, Mari Mengenal Generasi Z dan Milenial

Tren
[KLARIFIKASI] Daftar Hotel di Jakarta untuk Isolasi Mandiri yang Biayanya Ditanggung Pemerintah

[KLARIFIKASI] Daftar Hotel di Jakarta untuk Isolasi Mandiri yang Biayanya Ditanggung Pemerintah

Tren
Selain Raung, Berikut 5 Gunung yang Dinilai Mulai Aktif di Indonesia, Mana Saja?

Selain Raung, Berikut 5 Gunung yang Dinilai Mulai Aktif di Indonesia, Mana Saja?

Tren
Mengintip Spesifikasi Maung Pindad Versi Sipil yang Akan Dijual Mulai Rp 600 Jutaan

Mengintip Spesifikasi Maung Pindad Versi Sipil yang Akan Dijual Mulai Rp 600 Jutaan

Tren
Jam Buka dan Daftar 46 Stasiun di Jawa-Sumatera yang Layani Rapid Test Antigen

Jam Buka dan Daftar 46 Stasiun di Jawa-Sumatera yang Layani Rapid Test Antigen

Tren
PPKM Diperpanjang, Ini 52 Zona Merah di Jawa-Bali

PPKM Diperpanjang, Ini 52 Zona Merah di Jawa-Bali

Tren
Kemenkes: Vaksin Sinovac Berisi Virus Mati, Hampir Tak Mungkin Sebabkan Orang Terinfeksi

Kemenkes: Vaksin Sinovac Berisi Virus Mati, Hampir Tak Mungkin Sebabkan Orang Terinfeksi

Tren
Daftar Negara dengan Militer Terkuat di Dunia 2021, Indonesia Juara 1 di ASEAN, 20 Besar di Dunia

Daftar Negara dengan Militer Terkuat di Dunia 2021, Indonesia Juara 1 di ASEAN, 20 Besar di Dunia

Tren
Mengenal Lempeng Filipina Pemicu Gempa di Talaud, hingga Sejarah Gempanya

Mengenal Lempeng Filipina Pemicu Gempa di Talaud, hingga Sejarah Gempanya

Tren
Studi Temukan Vaksin Pfizer Kemungkinan Besar Efektif Lawan Varian Baru Virus Corona

Studi Temukan Vaksin Pfizer Kemungkinan Besar Efektif Lawan Varian Baru Virus Corona

Tren
Bupati Sleman Positif Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Kata Kemenkes

Bupati Sleman Positif Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Kata Kemenkes

Tren
komentar
Close Ads X