PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

KOMPAS.com - Sejumlah pihak mendorong penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di sejumlah daerah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 ditunda.

Penyelenggaraan pilkada dinilai berpotensi menjadi sumber penularan virus corona yang diyakini akan semakin meningkat pada setiap tahapan Pilkada, meski protokol kesehatan diberlakukan.

Di media sosial Twitter, beredar pernyatan sikap dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang meminta Pilkada 2020 ditunda.

Benarkah tangkapan layar surat yang beredar itu?

Ketua Tanfidziyah PBNU, Robikin Emhas, membenarkan bahwa pernyataan sikap tersebut memang dikeluarkan secara resmi oleh PBNU.

"Iya, benar dari PBNU," jawab Robikin singkat saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/9/2020).

Robikin juga mengonfirmasi bahwa PBNU menginginkan pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda, agar tidak timbul kerugian yang lebih besar.

Baca juga: Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pernyataan sikap PBNU

Dalam pernyataan sikap tersebut, PBNU berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi masyarakat.

"Namun karena penularan Covid-19 telah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan," demikian pernyataan PBNU.

PBNU menilai, momentum pesta demokrasi identik dengan mobilisasi massa.

Meski ada pengetatan regulasi terkait hal tersebut, namun dirasa kurang efektif.

Terbukti dengan terjadinya terjadi konsentrasi massa saat pendaftaran pasangan calon kepala daerah di beberapa tempat, yang rawan menjadi klaster penularan Covid-19.

Mengutip pernyataan sikap tersebut, berikut pernyataan PBNU:

1. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati. Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dai konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya.

2. Meminta untuk merealokasikan anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

3. Selain itu, Nahdlatul Ulama perlu mengingatkan kembali Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Kempek, Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi.

Baca juga: Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020