Sekolah di Era Pandemi: dari Kuota, Gawai, Sinyal hingga Infrastruktur

KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan memberikan bantuan subsidi kuota kepada siswa hingga dosen selama empat bulan.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, bantuan tersebut dapat mengatasi salah satu masalah atau kendala pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Meskipun beberapa permasalahan PJJ sejak awal pandemi bukan hanya masalah mahalnya tarif paket data, tetapi juga ada masalah lain yang harus diselesaikan," ujar Retno kepada Kompas.com, Sabtu (29/8/2020).

Masalah tersebut di antaranya ketiadaan gawai atau laptop dan akses internet yang terkendala di sejumlah daerah.

"Namun, anggaran Rp 7,2 T hanya untuk pemberian kuota internet seperti yang dilakukan Kemendikbud mengundang pertanyaan bagi banyak pihak," kata Retno.

Hal itu di karenakan hanya menyelesaikan satu kendala dan dapat menjadi bias. Bantuan kuota hanya untuk anak-anak yang memiliki gawai dan akses sinyal tidak terkendala di wilayahnya.

Baca juga: Awal September Kuota Internet Siswa Disalurkan, Ini Cara Mendapatkannya

Tidak punya gawai dan susah sinyal

Berbeda dengan anak-anak miskin dan anak-anak di pelosok, yang tidak memiliki gawai dan susah sinyal, maka bantuan kuota internet tidak bisa mereka nikmati.

Dengan kata lain, kelompok ini hanya bisa dilayani secara luring, namun tak ada bantuan pemerintah untuk luring. Kelompok anak-anak ini tetap tak terlayani ketika proses PJJ.

"Semestinya masalah di petakan dulu, berapa giga yang diperlukan, berapa persen siswa atau guru yang butuh kuota dan berapa persen siswa atau guru yang butuh bantuan lain," ujar Retno.

"Padahal, jika data-data itu diminta ke semua sekolah, hanya dalam 3 hari saja bisa tersedia. Mengapa data tersebut tidak ada di Kemdikbud dan Dinas-dinas Pendidikan Daerah. Padahal sangat mudah mendapatkannya, hanya butuh rapat koordinasi daring dengan stakeholder terkait secara berjenjang," imbuh dia.

Retno menambahkan, layanan pembelajaran luring juga membutuhkan dukungan anggaran pemerintah.

Sehingga, apabila terdapat pemetaan masalah dan kebutuhan yang jelas, maka anggaran, tujuh ratus ribu miliar tersebut, bisa dialokasikan dengan merata.

"Untuk membantu membeli gadget bagi siswa atau guru yang tidak memiliki, pasang alat penguat sinyal di daerah-daerah yang susah sinyal, dukungan transportasi untuk para guru kunjung dan dukungan penyiapan infrastruktur sekolah dalam menghadapi pembelajaran tatap muka," kata Retno.

Baca juga: Kuota Belajar 10 GB Telkomsel Rp 10, Apa Saja yang Bisa Diakses?

Minimnya infrastruktur sekolah

Selain kendala kuota internet, Retno juga menyoroti masalah minimnya infrastruktur sekolah juga mengancam nyawa anak-anak dan guru saat pembukaan sekolah dilakukan.

Pihaknya pun kembali mengingatkan kepada Kemendikbud dan Kementerian Agama bahwa masalah di sektor pendidikan di masa pandemi saat ini yang sangat darurat.