Sekolah di Era Pandemi: dari Kuota, Gawai, Sinyal hingga Infrastruktur

Kompas.com - 29/08/2020, 13:15 WIB
Jonathan (13) pelajar SMP di Bandar Lampung sedang memahami soal dari pembelajaran daring kelasnya, Kamis (6/8/2020). Untuk memenuhi kebutuhan kuota internet, Jonathan berjualan pempek di sekitar kampung. KOMPAS.com/TRI PURNA JAYAJonathan (13) pelajar SMP di Bandar Lampung sedang memahami soal dari pembelajaran daring kelasnya, Kamis (6/8/2020). Untuk memenuhi kebutuhan kuota internet, Jonathan berjualan pempek di sekitar kampung.

KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) mengapresiasi keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan memberikan bantuan subsidi kuota kepada siswa hingga dosen selama empat bulan.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, bantuan tersebut dapat mengatasi salah satu masalah atau kendala pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Meskipun beberapa permasalahan PJJ sejak awal pandemi bukan hanya masalah mahalnya tarif paket data, tetapi juga ada masalah lain yang harus diselesaikan," ujar Retno kepada Kompas.com, Sabtu (29/8/2020).

Masalah tersebut di antaranya ketiadaan gawai atau laptop dan akses internet yang terkendala di sejumlah daerah.

"Namun, anggaran Rp 7,2 T hanya untuk pemberian kuota internet seperti yang dilakukan Kemendikbud mengundang pertanyaan bagi banyak pihak," kata Retno.

Hal itu di karenakan hanya menyelesaikan satu kendala dan dapat menjadi bias. Bantuan kuota hanya untuk anak-anak yang memiliki gawai dan akses sinyal tidak terkendala di wilayahnya.

Baca juga: Awal September Kuota Internet Siswa Disalurkan, Ini Cara Mendapatkannya

Tidak punya gawai dan susah sinyal

Berbeda dengan anak-anak miskin dan anak-anak di pelosok, yang tidak memiliki gawai dan susah sinyal, maka bantuan kuota internet tidak bisa mereka nikmati.

Dengan kata lain, kelompok ini hanya bisa dilayani secara luring, namun tak ada bantuan pemerintah untuk luring. Kelompok anak-anak ini tetap tak terlayani ketika proses PJJ.

"Semestinya masalah di petakan dulu, berapa giga yang diperlukan, berapa persen siswa atau guru yang butuh kuota dan berapa persen siswa atau guru yang butuh bantuan lain," ujar Retno.

"Padahal, jika data-data itu diminta ke semua sekolah, hanya dalam 3 hari saja bisa tersedia. Mengapa data tersebut tidak ada di Kemdikbud dan Dinas-dinas Pendidikan Daerah. Padahal sangat mudah mendapatkannya, hanya butuh rapat koordinasi daring dengan stakeholder terkait secara berjenjang," imbuh dia.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X