WHO Soroti Lamanya Laporan Hasil Tes dan Positivity Rate Covid di Indonesia

Kompas.com - 13/06/2020, 10:49 WIB
Ilustrasi Covid-19 ShutterstockIlustrasi Covid-19

KOMPAS.com - Badan Kesehatan Dunia ( WHO) terus memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia dalam hal analisis data provinsi untuk menilai kriteria epidemiologis yang tepat sebelum pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

WHO juga meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meninjau kembali respons operasional dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. 

Laporan kasus dan testing

Namun WHO juga memberikan catatan mengenai pelaporan kasus harian yang dinilai tidak realtime atau mengalami keterlambatan. 

"Jumlah kasus yang dilaporkan setiap hari tidak setara dengan jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 pada hari itu; pelaporan hasil yang dikonfirmasi laboratorium dapat memakan waktu hingga satu minggu sejak pengujian," bunyi laporan WHO tersebut. 

Sementara standar waktu ideal dalam pelaporan kasus konfirmasi harian antara 24 hingga 48 jam. 

Baca juga: WHO: Pandemi Covid-19 Memburuk, Bukan Saatnya Bersantai

Mengingat proses pelaporan kasus harian yang terlambat itu, WHO meminta kehati-hatian dalam menafsirkan angka ini dan kurva epidemiologis untuk analisis lebih lanjut.

Selain itu, dalam laporan itu WHO juga menyoroti masih tingginya angka positivity rate di sejumlah provinsi dengan mayoritas penduduk. Sejumlah provinsi yang dijadikan contoh adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Sejumlah provinsi disebutkan mengalami penurunan kasus, namun angka positivity rate masih tinggi. 

"Tak satu pun dari provinsi di Jawa yang memiliki tingkat positivity rate kurang dari 5 persen dari sampel selama periode 2 minggu dari 25 Mei hingga 7 Juni 2020," tulis laporan itu. 

Dari laporan itu diketahui, positivity rate DKI Jakarta masih 8,5 persen, sementara Jawa Barat 6,6 persen, Jawa Tengah (11,1 persen), DIY (8,1 persen) Jawa Timur (30,9 persen) dan Banten 8,3 persen. 

"Untuk perhitungan tingkat kepositifan yang andal, diperlukan setidaknya 1 tes per 1.000 penduduk per minggu, dan ini hanya terpenuhi di Jakarta," lanjut laporan itu.

Baca juga: Jawaban 511 Epidemiolog tentang Kapan Bisa Melakukan Aktivitas Seperti Biasa Lagi

Kasus kematian terkait Covid-19

Dalam laporan 25 halaman itu, WHO juga menampilkan diagram angka kasus kematian terkait Covid-19 di sejumlah provinsi. Diagram itu mencakup kematian ODP, PDP dan pasien yang sudah dikonfirmasi positif. 

Namun WHO menyebutkan, hanya beberapa provinsi yang melaporkan data tentang kematian akibat PDP dan ODP dan belum ada definisi kemungkinan kasus dalam pedoman nasional.

Sementara berdasarkan definisi WHO, kemungkinan kasus adalah suspek yang pengujian Covid-19 tidak dapat disimpulkan atau pengujian tidak dapat dilakukan karena alasan apa pun.

"Mungkin ada perbedaan dalam jumlah kematian kasus Covid-19 yang dikonfirmasi antara sumber data nasional dan provinsi," kata laporan itu. 

Disebutkan pula, kematian di antara pasien di bawah pengawasan (PDP) telah jauh lebih tinggi daripada kematian di antara Covid-19 kasus yang dikonfirmasi di semua provinsi di Jawa kecuali Jawa Timur.

Penurunan jumlah kematian yang terus-menerus di antara kasus Covid-19 yang dikonfirmasi, PDP dan ODP tidak diamati di sebagian besar provinsi pulau Jawa.

Baca juga: Data Jumlah Orang yang Dites Covid-19 Sempat Hilang, Ini Penjelasan Kemenkes

Kondisi laboratorium

Laboratorium yang ada di provinsi itu juga telah berkolaborasi dengan laboratorium kesehatan hewan untuk memperluas kapasitas pengujian Covid-19.

Selain di Sulsel, sebagian besar provinsi lain juga telah memperluas kapasitas pengujian dengan menjalin kerja sama bersama universitas, rumah sakit atau laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Di Kalimantan Selatan (Kalsel), desa-desa terlibat dalam kolaborasi lintas sektoral dan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran melalui distribusi informasi, edukasi, dan sarana komunikasi.

Beberapa provinsi di Indonesia memiliki sumber daya manusia yang terbatas untuk melakukan manajemen dan pelacakan kontak.

Permasalahan lain adalah beberapa provinsi dengan wilayah yang sulit dijangkau sedang berjuang untuk melakukan pelacakan kontak dan menghadapi kesulitan dalam hal pengiriman spesimen tes Covid-19.

Seperti dilaporkan oleh pemerintah pada 10 Juni, jumlah orang yang telah menjalani tes Covid-19 dengan PCR adalah 5.825 dan jumlah kumulatif orang yang telah dites adalah 287.478.

Baca juga: Protokol VDJ untuk Mengurangi Risiko Penularan Corona, Apa Itu?


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X