Ramai–ramai Lockdown, Apakah Ini Langkah yang Tepat?

“LEBIH baik saya dibenci warga daripada maut menjemput mereka."

Kalimat itu dilontarkan Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono saat mengumumkan keputusannya melakukan local lockdown.

Dedy menutup akses keluar masuk Kota Tegal mulai 30 Maret 2020 hingga 30 Juli 2020.

Langkah berani ini diambil menyusul adanya warga Kota Tegal yang positif terjangkit Virus Corona (Covid-19).

Langkah menutup diri ini dilakukan guna mencegah penyebaran virus mematikan ini masuk ke wilayahnya. Pasalnya, dengan adanya pasien positif Corona, Kota Tegal sudah masuk zona merah darurat Corona.

Tak sendiri

Dedy tak sendiri. Selain dia, sejumlah kepala daerah juga melakukan langkah serupa.

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman juga menutup wilayahnya atau local lockdown. Itu dilakukan setelah ada lima kasus positif virus corona di sana.

Pemberlakuan local lockdown tersebut akan dimulai pada Selasa (31/3/2020). Menurut dia, seluruh angkutan umum atau sarana transportasi akan dilarang memasuki Kota Tasikmalaya.

Sebelumnya, Papua sudah lebih dulu menutup pintu masuk utamanya, yaitu Bandara Sentani. Bandara Sentani ditutup sejak Kamis (26/3/2020) hingga 9 April mendatang.

Kebijakan itu merupakan keputusan bersama antara Forkompinda Provinsi Papua dengan bupati dan wali kota se-Papua.

Kapolres Jayapura AKBP Victor Makbon, dikutip dari Kompas.com, Kamis (26/3/2020) mengatakan, penutupan pintu masuk utama ke tanah Papua itu sebagai langkah pencegahan penyebaran Virus Corona yang mulai merambah Papua.

Tak hanya kota besar, sejumlah dusun di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan local lockdown secara mandiri.

KOMPAS.COM/Dok. Pemdes Gunungwuled Pemerintah Desa Gunungwuled, Kecamatan Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah menerapkan local lockdown untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (Covid-19), Sabtu (28/3/2020).

Mereka membatasi akses keluar masuk orang. Cara yang dilakukan pun beragam, mulai dari menutup pintu masuk dusun, mendirikan portal, melakukan penjagaan hingga memasang berbagai poster yang isinya melarang orang luar masuk ke wilayahnya guna menghindari penyebaran Virus Corona.

Respons pemerintah

Pemerintah berbeda pendapat terkait aksi local lockdown yang dilakukan sejumlah kepala daerah.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Papua dengan menutup akses masuk dan keluar daerah tersebut bukan untuk menutup diri.

Menurut dia, kebijakan yang dilakukan Pemprov Papua itu hanya mencegah meningkatnya jumlah pasien yang terjangkit Virus Corona.

Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku tak setuju dengan kebijakan penutupan wilayah, termasuk yang dilakukan Pemprov Papua.

Mantan Kapolri ini mengatakan, yang diperintahkan pemerintah pusat ke daerah dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 bukan penutupan arus transportasi/perhubungan suatu wilayah dengan wilayah lain, namun membatasi atau melarang adanya kerumunan orang.

Terus meningkat

Sementara, kasus orang yang terpapar dan terjangkit Virus Corona terus meningkat.

Tak hanya itu, sebaran kasus pasien yang terjangkit virus ini juga semakin meluas.

Hingga hari Minggu (29/3/2020), jumlah pasien corona bertambah 130 kasus.

Dengan penambahan ini, total menjadi 1.285 kasus.

Jumlah pasien yang meninggal juga bertambah 12 sehingga total sudah ada 114 pasien Corona yang meninggal dunia.

ANTARA FOTO/Paramayuda Petugas medis malakukan rapid test covid-19 dari sampel darah yang telah diambil secara door to door dari sejumlah kecamatan di stadion Patriot Candrabhaga, kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/3/2020). Sampel darah yang diambil secara door to door di sejumlah kecamatan oleh petugas medis dan diantar ke stadion Patriot Candrabhaga untuk dilakukan rapid test. ANTARAFOTO/Paramayuda/hp.

Sementara pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh bertambah lima orang sehingga total yang sudah dinyatakan negatif Covid-19 sebanyak 64 orang.

Dari sisi sebaran, virus ini juga semakin meluas dan merata. Dari 34 provinsi, 30 nya sudah terjangkit virus ini mulai dari DKI Jakarta hingga Papua.

Kabarnya, pemerintah pusat sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur perihal karantina wilayah.

Beleid ini nantinya yang akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah melakukan karantina. Ini dilakukan agar pemerintah daerah tak membuat kebijakan sendiri-sendiri serta ada alas hukum yang jelas.

Mengapa sejumlah kepala daerah melakukan lockdown?

Apakah itu merupakan langkah yang tepat menangkal penyebaran Virus Corona?

Bagaimana respons pemerintah terkait langkah para kepala daerah yang mengunci wilayahnya tersebut?

Dan benarkah pemerintah akan segera melakukan lockdown guna menangani Virus Corona yang menggila?

Lalu bagaimana skenario lockdown yang akan dilakukan pemerintah tersebut?

Ikuti pembahasannya dalam talkshow Dua Arah, Senin (30/3/2020), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 22.00 WIB.