Firli Bahuri Diingatkan soal Konflik Kepentingan jika Tak Lepas Posisinya di Polri

Kompas.com - 27/12/2019, 19:06 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. ANTARA FOTO/AKBARr NUGROHO GUMAYKetua KPK Firli Bahuri mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron.

KOMPAS.com - Status Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Firli Bahuri yang masih tercatat sebagai anggota aktif kepolisian menuai kontroversi.

Firli menyatakan, ia tak punya jabatan di Polri saat dilantik sebagai Ketua KPK. Menurut Firli, sejka 19 Desember 2019 atau sehari jelang pelantikan sebagai Ketua KPK, ia sudah tak menduduki sebagai Kepala Baharkam Polri.

Posisi terakhirnya sebagai analis kebijakan Baharkam Polri, kata Firli, bukan sebuah jabatan.

Ketua Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madri lmengatakan, larangan rangkap jabatan pimpinan KPK itu sudah jelas dinyatakan dalam Pasal 29 Undang-Undang KPK poin (i).

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Pimpinan KPK harus melepaskan semua jabatan struktural atau jabatan lainnya selama menjadi Pimpinan KPK.

Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Oce Madril. KOMPAS.com/ AHMAD WINARNO Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Oce Madril.
"Jadi pertama ia harus mundur kalau ada jabatan struktural yang sedang diemban. Yang kedua, harus mundur dari jabatan lainnya, berarti jabatan-jabatan non-struktural dia juga tidak boleh menjabat ketika menjadi pimpinan," kata Oce kepada Kompas.com, Jumat (27/12/2019).

Baca juga: Mahfud: Hak Firli untuk Tetap Jadi Anggota Polri

"Misalnya, sebagai seorang dosen ia tidak boleh jadi dosen aktif ketika menjabat sebagai pimpinan. Itu makna Pasal 29 poin (i), dari dulu enggak pernah berubah," lanjut dia.

Selain melanggar UU KPK, Oce khawatir akan terjadi konflik kepentingan di tubuh KPK jika Firli masih memiliki posisi di Polri.

Menurut Oce, konflik kepentingan ini berpotensi menjadi salah satu hulu korupsi.

"Ada kesan juga nantinya jabatan pimpinan KPK dianggap main-main, bahkan dianggap sampingan," kata Oce.

"Diminta mundur juga karena tugas KPK itu sangat berat, sehingga harus fokus dan full time, tidak bisa berbagi," ujar dia.

Ia juga mengingatkan risiko hukum yang mempertanyakan legalitas status Firli sebagai Pimpinan KPK.

Sebab, Pasal 29 tersebut mengatur mengenai syarat untuk diangkat menjadi Pimpinan KPK.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca dari Kasus SMPN 1 Turi Sleman, Berikut 4 Langkah Pertolongan Pertama pada Korban Tenggelam

Berkaca dari Kasus SMPN 1 Turi Sleman, Berikut 4 Langkah Pertolongan Pertama pada Korban Tenggelam

Tren
Mengenal Bapak Pramuka Dunia Baden Powell yang Lahir pada 22 Februari 1857

Mengenal Bapak Pramuka Dunia Baden Powell yang Lahir pada 22 Februari 1857

Tren
Bersiap! Hasil SKD CPNS Diumumkan Maret 2020, Berikut Rincian Passing Grade

Bersiap! Hasil SKD CPNS Diumumkan Maret 2020, Berikut Rincian Passing Grade

Tren
Tanggapan Kwarnas Pramuka soal Tragedi Susur Sungai SMP 1 Turi

Tanggapan Kwarnas Pramuka soal Tragedi Susur Sungai SMP 1 Turi

Tren
Viral Pintu Keluar Tol Rawa Buaya Dipalang Rantai, Ini Penjelasannya

Viral Pintu Keluar Tol Rawa Buaya Dipalang Rantai, Ini Penjelasannya

Tren
Kasus Infeksi Virus Corona di Korsel Melonjak Tajam, 346 Kasus, 2 Meninggal Dunia

Kasus Infeksi Virus Corona di Korsel Melonjak Tajam, 346 Kasus, 2 Meninggal Dunia

Tren
Imbauan KPAI: Jangan Sebarkan Foto dan Video Korban Susur Sungai di Sleman

Imbauan KPAI: Jangan Sebarkan Foto dan Video Korban Susur Sungai di Sleman

Tren
Hari Ini dalam Sejarah: 22 Februari 1967, Soekarno Serahkan Kekuasaan kepada Soeharto

Hari Ini dalam Sejarah: 22 Februari 1967, Soekarno Serahkan Kekuasaan kepada Soeharto

Tren
WNI Penumpang Diamond Princess Rencananya Dievakuasi dari Jepang dengan KRI Soeharso

WNI Penumpang Diamond Princess Rencananya Dievakuasi dari Jepang dengan KRI Soeharso

Tren
Kematian Bertambah, Ini Perkembangan Virus Corona di Korea Selatan dan Iran

Kematian Bertambah, Ini Perkembangan Virus Corona di Korea Selatan dan Iran

Tren
INFOGRAFIK: Cara Lapor SPT Pajak via Online

INFOGRAFIK: Cara Lapor SPT Pajak via Online

Tren
Update Korban Virus Corona: 2.250 Orang Meninggal Dunia dan 76.806 Terinfeksi

Update Korban Virus Corona: 2.250 Orang Meninggal Dunia dan 76.806 Terinfeksi

Tren
[POPULER TREN] Viral Packing Masker Diinjak-injak | Virus Corona Merebak di Korsel

[POPULER TREN] Viral Packing Masker Diinjak-injak | Virus Corona Merebak di Korsel

Tren
Korea Selatan Umumkan Kematian Kedua akibat Virus Corona

Korea Selatan Umumkan Kematian Kedua akibat Virus Corona

Tren
Siswa SMPN 1 Turi Hanyut saat Susur Sungai, Bagaimana Cara Pertolongan Pertama pada Korban Tenggelam?

Siswa SMPN 1 Turi Hanyut saat Susur Sungai, Bagaimana Cara Pertolongan Pertama pada Korban Tenggelam?

Tren
komentar
Close Ads X