Pernah Janji Memperkuat KPK, Jokowi Diingatkan Jangan Ingkar...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kritik terus dilayangkan terhadap Presiden Joko Widodo yang telah mengirimkan surat presiden terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi kepada DPR, Rabu (11/9/2019).

Melalui, surpres itu, pemerintah setuju untuk membahas revisi UU KPK bersama DPR.

Dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (12/9/2019), Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan sikap Jokowi yang tidak menunjukkan keberpihakannya pada penguatan KPK dan pemberantasan Korupsi.

ICW menyinggung soal janji yang pernah diungkapkan Jokowi untuk memperkuat KPK.

"Patut untuk diingat bahwa Joko Widodo terpilih menjadi presiden karena janji-janji yang telah diutarakan saat kampanye yang lalu sehingga masyarakat memilihnya. Lalu, jika saat ini Presiden tidak menepati janji untuk memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi maka sudah barang tentu barisan pendukung presiden akan semakin berkurang drastis," demikian pernyataan ICW.

Baca juga: Dari Batas Waktu 60 Hari, Jokowi Hanya Pakai 6 Hari Setujui Revisi UU KPK, Ini Alasannya

ICW mengingatkan, sikap Jokowi ini akan berimplikasi serius terhadap kepercayaan publik.

Ada empat catatan yang diberikan ICW terhadap sikap Jokowi terkait revisi UU KPK:

1. Tergesa-gesa

ICW menilai, Presiden Jokowi tergesa-gesa dalam mengirimkan surat ke DPR dan menyetujui pembahasan revisi UU KPK.

Padahal, Pasal 49 ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan secara tegas, ada tenggat waktu 60 hari sebelum Presiden menyepakati usulan UU dari DPR.

Menurut ICW, Presiden seharusnya menggunakan tenggat waktu itu untuk menimbang usulan revisi UU KPK yang diajukan DPR.

Sejumlah poin revisi UU KPK dinilai akan melemahkan KPK.

2. Abaikan aspirasi masyarakat

ICW berpandangan, Presiden Jokowi mengabaikan masukan dan aspirasi mayarakat.

Baca juga: Kecewa Jokowi Setujui Revisi UU KPK, Aktivis Anti Korupsi Jalan Mundur dengan Mata Tertutup dan Kaki Diikat

Berbagai elemen masyarakat, organisasi, tokoh, bahkan lebih dari 100 guru besar telah menyatakan sikapnya untuk menentang pelemahan KPK dari jalur legislasi ini.