Gaji DPRD DKI Naik, Formappi: Tak Masuk Akal

KOMPAS.com - Anggaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta pada 2022 mengalami peningkatan Rp 26 miliar dibandingkan belanja gaji tunjangan tahun lalu.

Tahun lalu, DKI Jakarta menganggarkan belanja gaji dan tunjangan anggota Dewan sebesar Rp 150,9 miliar. Kini, DKI Jakarta menganggarkan Rp 177,4 miliar atau meningkat Rp 26,43 miliar.

Hal itu diketahui dari dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2022 yang diunggah dalam situs Smart Planning Budgeting DKI Jakarta.

Dalam KUA-PPAS, dirincikan bahwa setiap anggota Dewan bisa mengantongi Rp 139.324.156 setiap bulan dari gaji dan tunjangan yang didapat di tahun 2022.

Kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta tak masuk akal

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai, kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta tak wajar.

Menurutnya, kinerja DPRD DKI Jakarta tak pantas diganjar dengan kenaikan gaji dan tunjangan.

"Kinerja DPRD DKI Jakarta yang tak sangat cemerlang, sehingga penambahan gaji dan tunjangan tak punya alasan yang masuk akal," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (8/1/2022).

"Jika gaji dan tunjangan merupakan apresiasi atas kinerja, lalu bagaimana bisa DPRD DKI Jakarta dengan kinerja yang minim layak diganjar gaji dan tunjangan yang fantastis?" sambungnya.

Ketidakwajaran lain yang dilihat oleh Licus adalah kenaikan gaji itu terjadi di tengah situasi pandemi yang berdampak langsung pada perekonomian rakyat.

Ia menuturkan, kenaikan tersebut justru memperlihatkan sikap DPRD DKI yang tak peduli dengan situasi rakyat saat ini.

Jumlah tunjangan yang tercantum dalam anggaran juga terlalu fantastis, misalnya tunjangan perubahan.

"Bayangkan Rp 80 juta sebulan per anggota. Itu artinya sehari seorang anggota DPRD DKI mendapatkan jatah 2,6 juta," jelas dia.

"Itu baru dari satu jenis tunjangan, bayangkan tunjangan sebesar itu tampak sia-sia ketika tak setiap hari anggota itu bekerja sehingga kinerja mereka minim," tambahnya.

Lucius pun tak bisa menemukan alasan logis guna membenarkan anggaran DKI Jakarta dihabiskan untuk membiayai kemewahan orang-orang yang berkinerja minim.

Karena itu, besaran serta momentum kenaikan gaji dan tunjangan itu sangat sulit dijelaskan sebagai sesuatu yang wajar diberikan kepada DPRD DKI Jakarta.

"Anggaran DKI Jakarta masih banyak diperlukan untuk urusan yang lebih penting," ujarnya.

Ia juga menyoroti alasan DPRD DKI yang mengeklaim bahwa mereka tidak pernah mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan perubahan selama empat tahun.

Menurutnya, alasan itu tampak konyol.

"Mestinya enggak bisa pakai alasan seperti itu untuk membenarkan peningkatan gaji dan tunjangan," kata dia.

"Kalau seorang anggota terpilih kembali selama beberapa periode itu tak berarti dia bisa menjadikan rangkaian periode masa jabatannya sebagai dasar untuk menghitung gaji dan tunjangannya," sambungnya.

Ia menuturkan, gaji dan tunjangan paling rasional harus berdasarkan kinerja lembaga. DPRD harus menjadi contoh bagi eksekutif di DKI agar bisa memacu kinerja sebagai alasan untuk diapresiasi melalui kenaikan gaji dan tunjangan.

Tidak adanya kenaikan gaji dan tunjangan selama empat tahun bukan berarti DPRD Jakarta tak mendapatkan tambahan pendapatan dari tunjangan atau program lain.

Sementara itu, dalih atas keadaan ekonomi yang membaik juga semakin memperlihatkan anggota DPRD DKI Jakarta tidak merakyat.

"Bagaimana bisa mereka tak bisa merasakan kesulitan warga akibat pandemi yang sampai sekarang masih belum pulih?" tuturnya.

"Bagaimana bisa DPRD mengeklaim perekonomian membaik di tengah kondisi rakyat yang sebagian masih terpuruk akibat pandemi?" pungkasnya.