Nilai Refund Mencapai Rp 48,4 Miliar, Sekitar 133.000 Orang Batal ke Bali

KOMPAS.com - Kebijakan baru pemerintah yang menetapkan syarat bepergian ke luar kota harus mengantongi hasil negatif rapid test antigen berimbas pada perubahan rencana orang-orang menghabiskan hari libur Natal dan Tahun Baru.

Demikian pula rencana berlibur ke Pulau Dewata, Bali. Banyak yang melakukan pengembalian tiket pesawat maupun membatalkan pemesanan hotel.

Selain keputusan pemerintah mewajibkan tes cepat antigen, Pemerintah Provinsi Bali juga mengeluarkan aturan bagi mereka yang akan berkunjung ke Bali pada 18 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021.

Salah satunya, wajib membawa hasil tes swab atau PCR.  

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, nilai refund tiket pesawat sebesar Rp 48,4 miliar.

"Data dari OTA (Online Travel Agency atau Agen Perjalanan Online) adalah Rp 48,4 miliar total nilai refund dari pesawat udara," kata Maulana kepada Kompas.com, Jumat (18/12/2020).

Menurut Maulana, besaran angka itu didapatkan dari estimasi penumpang 133.000 orang. Dampak dari kebijakan itu, kata dia, terutama pada cancellation.

Ia mengatakan, bisnis pariwisata seperti hotel, restoran, dan sebagainya adalah bisnis yang sangat membutuhkan kepercayaan publik.

Mereka yang akan melakukan perjalanan adalah orang-prang yang melakukan perjalanan dengan terjadwal dengan biaya pribadi.

Maulana menyebutkan, kebijakan yang dibuat mendekati hari-H liburan menyebabkan kekacauan di sektor pariwisata.

"Cancellation last minute kebijakan kita lihat sebagai inkonsistensi kebijakan pemerintah yang wnggak stabil, yang bisa berubah anytime. Last minute kebijakan itu menimbulkan tambahan biaya," kata Maulana.

Ia menilai, informasi soal kebijakan baru ini simpang siur. Misalnya, semua yang melakukan perjalanan, termasuk anak-anak, harus dites. Tidak lengkapnya informasi yang beredar menimbulkan pelaku perjalanan resah hingga memilih membatalkan perjalanan.

"Kebijakannya belum terstruktur sudah diinformasikan sehingga menimbulkan keresahan. Itulah yang akhirnya berdampak pada cancellation," kata dia.

Berharap diajak diskusi

Maulana menyayangkan pemerintah yang tidak berdiskusi dengan mereka yang ada di sektor pariwisata.

Menurut dia, tak ada keberatan dari pelaku sektor wisata jika memang ada ketentuan tes usap atau swab test untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona.

Akan tetapi, ia menyayangkan keputusan itu disampaikan secara mendadak. 

"Kami tahu masalahnya pandemi. Kami setuju, tapi harusnya pada saat sebelum memberikan informasi atau memutuskan kebijakan itu melibatkan kami, sehingga meminimalisasi risiko. Bukan kami menolak. Tapi kalau kondisi seperti ini kasihan banyak yang dirugikan," kata Maulana.

Jika biaya tes usap bagi mereka yang sudah melakukan pemesanan tiket ditanggung pemerintah, menurut dia, akan lebih adil. 

Namun, pembebanan biaya tes usap justru dibebankan kepada pelaku perjalanan akan memberatkan hingga berdampak pada pembatalan.

Dia menggambarkan, ada hotel-hotel di Bali yang hanya buka pada saat liburan, tidak buka 30 hari penuh atau sebulan. Banyak terjadi PHK di perusahaan selama pandemi.

Selain itu, banyak seniman dan orang-orang yang mata pencahariannya bergantung dengan momen liburan. 

"Nggak ada solusinya. Mood-nya (traveller) sudah hilang. Ini menjadi pembelajaran, ini sudah terlalu sering seperti ini," kata dia.

Ke depannya, dia berharap pemerintah melakukan komunikasi dan diskusi dengan pelaku sektor pariwisara. Dia juga mengingatkan, tiga bulan ke depan, sektor pariwisata akan mengalami low season.