Selandia Baru Adakan Pemungutan Suara untuk Pelegalan Ganja dan Euthanasia

KOMPAS.com - Pada Sabtu (17/10/2020), rakyat Selandia Baru akan mengikuti pemungutan suara untuk menentukan legalisasi dua isu besar, yakni penggunaan ganja untuk tujuan rekreasi dan euthanasia.

Dilansir AP, Jumat (16/10/2020), dari hasil polling yang telah dilakukan, legalisasi euthanasia kemungkinan akan disetujui, sedangkan legalisasi ganja rekreasi masih meragukan.

Euthanasia adalah praktik pencabutan nyawa manusia dengan cara yang tidak menyakitkan, biasanya menggunakan suntikan yang mematikan.

Jika legislasi ini disahkan, maka orang-orang dengan penyakit mematikan yang hanya memiliki harapan hidup enam bulan, dan mereka yang menderita penyakit "menyakitkan" akan diizinkan untuk mengakhiri hidupnya.

Beberapa negara yang telah melegalkan euthanasia antara lain, Belanda, Luksemburg, Kanada, Belgia, dan Kolombia.

Sementara itu, legalisasi ganja rekreasi akan mengizinkan orang untuk membeli maksimal 14 gram ganja per hari dan menanam sendiri maksimal dua tanaman.

Beberapa negara yang telah melegalkan ganja rekreasi antara lain Kanada, Afrika Selatan, Uruguay, Georgia, serta sejumlah negara bagian di Amerika Serikat.

Pelegalan ganja masih sulit

Dosen Ilmu Politik Universitas Auckland, Lara Greaves, menilai pelegalan ganja untuk rekreasi akan menemui kegagalan.

"Saya pikir masalahnya terletak pada perubahan dari sesuatu yang sifatnya kriminal, menjadi legal sepenuhnya. Saya kira, apa yang dibutuhkan publik untuk menyetujui hal itu adalah fase dekriminalisasi, seperti mengizinkannya untuk penggunaan medis lebih dulu," kata Greaves.

Dia menyebut, faktor utama penentu legalisasi ganja adalah kelompok pemilih usia muda. Namun sejauh ini, faktor itu masih belum pasti.

Di sisi lain, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menolak menyebutkan pilihannya di depan publik. Ardern ingin keputusan itu berada di tangan masyarakat.

Menurut Greaves, pernyataan langsung dari Ardern akan membuat perbedaan siginifikan, karena orang-orang cenderung mengikuti apa yang dilakukan pemimpin mereka.

Sebelumnya, dalam sebuah kampanye, Ardern mengakui dirinya menghisap ganja ketika masih muda.

Pro dan kontra pelegalan ganja

Salah satu pendukung vokal pelegalan ganja adalah mantan Perdana Menteri Selandia Baru, Helen Clark.

Sebuah pernyataan resmi dari yayasannya menyatakan bahwa suku Maori, penduduk asli Selandia Baru, telah menghadapi hukuman yang tidak proporsional dan berlebihan dari sistem hukum ketika terkena kasus narkoba.

“Penggunaan ganja adalah kenyataan di Selandia Baru, dan hasil dari pendekatan kebijakan hukum saat ini telah merusak kesehatan kami, memperburuk keadilan sosial, dan mendorong kejahatan,” kata yayasan Clark.

Sementara itu, pihak yang menentang pelegalan ganja terdiri dari sejumlah komunitas dan kelompok agama yang telah membentuk kampanye “Say Nope to Dope”.

Ganja dinilai saat ini memiliki efek kuat, membuat kecanduan, dan berbahaya. Mereka menganggap, dengan membuat ganja tetap ilegal, orang-orang tidak akan menggunakannya.

Di sisi lain, jika pelegalan euthanasia disetujui, maka keputusan itu akan langsung menjadi undang-undang.

Namun, jika pelegalan ganja disetujui, maka keputusan itu masih akan menunggu anggota parlemen untuk mengeluarkan undang-undang yang sesuai.

Hasil dari kedua pemungutan suara itu akan diumumkan pada 30 Oktober 2020.