Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Jepang Hadapi Babak Baru Pandemi Corona, Bagaimana Situasinya?

KOMPAS.com - Setelah kesuksesan awalnya dalam mengendalikan virus, Jepang kini menghadapi babak berikutnya dari pandemi virus corona.

Sebelumnya, negara ini memperoleh perhatian dunia setelah berhasil mengontrol penyebaran gelombang pertama Covid-19 dengan cara yang disebutnya sebagai "Model Jepang".

Adapun model yang dimaksud adalah melakukan pengujian terbatas, tidak ada penguncian (lockdown), ataupun kebijakan lain yang menutup kegiatan bisnis.

Namun, saat ini, Jepang kembali menghadapi ancaman dari pandemi Covid-19 dengan kasus yang mencapai rekor nasional hari demi hari.

Mengutip Bloomberg, Sabtu (1/8/2020), awalnya infeksi terkonsentrasi di ibu kota, Kemudian, menyebar ke wilayah perkotaan lainnnya.

Sedangkan wilayah-wilayah yang tidak mencatatkan kasus selama berbulan-bulan kini menjadi hotspot baru.

Adapun demografi pasien juga semakin luas hingga orang-orang lanjut usia. Kondisi ini menjadi kekhawatiran tersendiri karena Jepang dikenal sebagai tempat tinggal populasi tertua di dunia.

Para ahli mengatakan bahwa fokus Jepang pada sektor ekonomi kemungkinan menjadi penyebab kasus-kasus baru Covid-19 yang kembali dilaporkan.

Kondisi yang dialami Jepang pun berisiko menjadi peringatan bagi negara-negara lain.

Saat Jepang mengumumkan status daruratnya untuk mengontrol gelombang pertama virus corona, mereka tidak memaksa orang-orang untuk tinggal di rumah dan menutup kegiatan bisnisnya.

Status ini berakhir pada akhir Mei. Pihak berwenang dengan cepat menjalankan pembukaan penuh sebagai upaya memulihkan kondisi ekonomi.

Pada Juni 2020, restoran dan bar telah buka secara penuh. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan sejumlah negara lain seperti Singapura.

"Ini adalah hasil dari pemrioritasan ekonomi oleh pemerintah dengan mengizinkan orang-orang untuk bergerak kembali saat pengontrolan infeksi harusnya dilakukan," kata Profesor Penyakit Menular di Showa University's School of Medicine, Yoshihito Niki.

Sejumlah negara di Asia-Pasifik disebut tengah mengalami gelombang kedua pandemi corona, seperti yang terjadi di Hong Kong, Australia, dan Vietnam.

Menurut para ahli kesehatan publik, ada sejumlah faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus-kasus baru di Jepang.

Status darurat disebut dicabut terlalu dini sebelum infeksi telah melambat sepenuhnya.

"Pemerintah seharusnya memiliki strategi yang lebih tepat untuk menahan penularan secepat mungkin," kata Profesor di King's College London, Kenji Shibuya.

Kenji menyebut bahwa Hong Kong dan Australia merupakan contoh negara yang menunjukkan upaya cepat dalam mengontrol penyebaran virus melalui pemeriksaan yang luas dan social distancing yang agresif, termasuk memberlakukan lockdown.

"Jepang membuat kondisi memburuk hanya dengan menunggu dan melihat," kata dia.

Para ahli mendorong "gaya hidup baru" dan berbicara tentang era di mana orang akan tinggal bersama virus.

Namun, pesan yang disampaikan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan pihak lokal terlihat tidak selaras.

Saat Shigeru Omi, ketua panel ahli penasihat pemerintah di Jepang menyarankan untuk menunda kampanye pariwisata domestik, ia diabaikan.

Kampanye "Go To Travel" berupah menjadi mimpi buruk, masyarakat desa di Jepang menjadi marah dengan potensi infeksi yang mungkin dibawa oleh para pendatang dari kota yang berwisata.

Dampak yang disebabkan oleh kampanye pariwisata dalam menyebarkan virus mungkin belum akan diketahui dalam beberapa minggu.

Saat ini, para ahli lebih mengkhawatirkan datangnya periode libur Obon pada pertengahan Agustus mendatang.

Biasanya, banyak anak muda di Jepang yang kembali di rumah untuk menghormati mereka yang telah meninggal dan menghabiskan waktu bersama saudara-saudara yang lebih tua.

Dalam situasi yang mulai mengkhawatirkan, pihak berwenang mulai bergerak.

Osaka telah meminta masyarakat untuk tidak makan dengan lima orang atau lebih. Kemudian, di Tokyo, restoran, bar, dan tempat karaoke diminta untuk memperpendek jam operasional.

"Pemerintah pusat belum menunjukkan pedoman dan strategi yang jelas tentang apa yang harus dilakukan, dan mendorong tanggungjawab kepada pemerintah lokal," kata peneliti kesehatan publik di University of Tokyo, Haruka Sakamoto.

https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/01/172800065/jepang-hadapi-babak-baru-pandemi-corona-bagaimana-situasinya-

Terkini Lainnya

Misteri Mayat Dalam Toren di Tangsel, Warga Mengaku Dengar Keributan

Misteri Mayat Dalam Toren di Tangsel, Warga Mengaku Dengar Keributan

Tren
China Blokir “Influencer” yang Hobi Pamer Harta, Tekan Materialisme di Kalangan Remaja

China Blokir “Influencer” yang Hobi Pamer Harta, Tekan Materialisme di Kalangan Remaja

Tren
Poin-poin Draft Revisi UU Polri yang Disorot, Tambah Masa Jabatan dan Wewenang

Poin-poin Draft Revisi UU Polri yang Disorot, Tambah Masa Jabatan dan Wewenang

Tren
Simulasi Hitungan Gaji Rp 2,5 Juta setelah Dipotong Iuran Wajib Termasuk Tapera

Simulasi Hitungan Gaji Rp 2,5 Juta setelah Dipotong Iuran Wajib Termasuk Tapera

Tren
Nilai Tes Online Tahap 2 Rekrutmen Bersama BUMN 2024 di Atas Standar Belum Tentu Lolos, Apa Pertimbangan Lainnya?

Nilai Tes Online Tahap 2 Rekrutmen Bersama BUMN 2024 di Atas Standar Belum Tentu Lolos, Apa Pertimbangan Lainnya?

Tren
Mulai 1 Juni, Dana Pembatalan Tiket KA Dikembalikan Maksimal 7 Hari

Mulai 1 Juni, Dana Pembatalan Tiket KA Dikembalikan Maksimal 7 Hari

Tren
Resmi, Tarik Tunai BCA Lewat EDC di Retail Akan Dikenakan Biaya Rp 4.000

Resmi, Tarik Tunai BCA Lewat EDC di Retail Akan Dikenakan Biaya Rp 4.000

Tren
Orang Terkaya Asia Kembali Gelar Pesta Prewedding Anaknya, Kini di Atas Kapal Pesiar Mewah

Orang Terkaya Asia Kembali Gelar Pesta Prewedding Anaknya, Kini di Atas Kapal Pesiar Mewah

Tren
Ngaku Khilaf Terima Uang Rp 40 M dari Proyek BTS 4G, Achsanul Qosasi: Baru Kali Ini

Ngaku Khilaf Terima Uang Rp 40 M dari Proyek BTS 4G, Achsanul Qosasi: Baru Kali Ini

Tren
Poin-poin Revisi UU TNI yang Tuai Sorotan

Poin-poin Revisi UU TNI yang Tuai Sorotan

Tren
Tak Lagi Menjadi Sebuah Planet, Berikut 6 Fakta Menarik tentang Pluto

Tak Lagi Menjadi Sebuah Planet, Berikut 6 Fakta Menarik tentang Pluto

Tren
Daftar 146 Negara yang Mengakui Palestina dari Masa ke Masa

Daftar 146 Negara yang Mengakui Palestina dari Masa ke Masa

Tren
Apa Itu Tapera, Manfaat, Besaran Potongan, dan Bisakah Dicairkan?

Apa Itu Tapera, Manfaat, Besaran Potongan, dan Bisakah Dicairkan?

Tren
Cara Memadankan NIK dan NPWP, Terakhir Juni 2024

Cara Memadankan NIK dan NPWP, Terakhir Juni 2024

Tren
Rekan Kerja Sebut Penangkapan Pegi Salah Sasaran, Ini Alasannya

Rekan Kerja Sebut Penangkapan Pegi Salah Sasaran, Ini Alasannya

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke