Pilkada 2020, Tantangan Pesta Demokrasi Daerah di Tengah Pandemi Covid-19...

KOMPAS.com - Pesta demokrasi lima tahunan dijadwalkan akan berlangsung pada akhir 2020 di berbagai daerah.

Pandemi virus corona mengakibatkan Pilkada 2020 yang seharusnya berlangsung pada 23 September 2020 itu mundur.

Dalam rapat dengan Komisi II DPR pada 27 Mei 2020, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mendukung pelaksanaan Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020.

Hal tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada yang diteken Presiden Joko Widodo pada 4 Mei 2020.

Apa saja tantangan penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi virus corona?

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, ada tiga tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah.

Tantangan terbesar, menurut Arya, memastikan bahwa protokol kesehatan benar-benar diterapkan dengan baik.

"Yang paling penting adalah bagaimana KPU memastikan protokol kesehatan dilakukan dengan baik oleh setiap petugas di lapangan pada setiap tahapan," kata Arya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/7/2020).

Kedua, regulasi terkait penerapan protokol kesehatan dalam kampanye.

Dalam hal ini, Arya menyebut pengawasan aturan itu harus dilakukan dengan ketat.

Bahkan, jika perlu diberlakukan sanksi, khususnya kepada kandidat.

"Jadi itu bisa juga dimasukkan ke dalam pelanggaran kampanye. Misalnya, sanksinya dilarang melakukan kampanye selama seminggu," kata Arya.

"Harus ada law enforcement agar kandidat taat karena Pilkada ini kan subjeknya kandidat," lanjut dia.

Tantangan ketiga, proses sosialisasi KPU kepada publik dan kandidat pada masa Pilkada 2020.

Menurut dia, jangan sampai pesta demokrasi ini justru menjadi kemunculan klaster-klaster baru virus corona akibat kurangnya sosialisasi.

Terakhir, Arya mengingatkan mengenai kemungkinan potensi money politic yang semakin meningkat di tengah sulitnya kondisi ekonomi saat ini.

Terlebih, pendidikan politik yang masih rendah memperbesar peluang adanya politik uang itu.

"Di tengah pendidikan politik untuk menolak money politic itu tak maksimal, kondisi sulit, dan sikap publik yang masih mentolerir adanya money politic, itu membuat potensi money politic akan meningkat," kata Arya.