Sejarah OSVIA, Sekolah PNS Zaman Hindia Belanda

KOMPAS.com - Opleiding Scholen voor Inlandsche Ambtenaren atau disingkat OSVIA adalah sekolah yang didirikan pemerintah Hindia Belanda untuk mendidik para calon pegawai bumiputra.

OSVIA didirikan pada tahun 1900 dan keberadaannya dapat ditemukan di beberapa kota di Jawa dan Sumatera Barat.

OSVIA merupakan sekolah setingkat perguruan tinggi, di mana lulusannya akan diangkat menjadi birokrat pemerintah dan ditempatkan ke berbagai kedinasan.

OSVIA diketahui sebagai cikal bakal IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri), salah satu sekolah kedinasan yang paling diminati di Indonesia.

Baca juga: STOVIA, Sekolah Dokter Zaman Hindia Belanda

Latar belakang sejarah berdirinya OSVIA

Pendidikan di Hindia Belanda merupakan salah satu program kebijakan politik etis, yang dipelopori oleh Van Deventer.

Van Deventer, dalam majalah De Gids 1899, menuliskan pendapatnya mengenai "utang kehormatan".

Menurutnya, pemerintah Hindia Belanda sudah banyak mengambil keuntungan dari negeri jajahan, sehingga perlu adanya timbal balik kepada masyarakat pribumi.

Dari situlah lahir kebijakan politik etis atau politik balas budi, yang salah satu programnya di bidang pendidikan membuka peluang bagi para bumiputra untuk memperoleh pendidikan Barat.

Namun di balik misi balas budi itu, pemerintah Hindia Belanda mempunyai tujuan lain, yakni ingin mendapatkan tenaga kerja terdidik yang murah.

Desentralisasi dan ekspansi birokrasi kolonial ke dalam lapangan-lapangan baru menuntut pemerintah mempekerjakan sejumlah besar pribumi yang terpelajar.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mulanya pemerintah kolonial mendirikan Hoofden School atau Sekolah Khusus untuk Calon Pegawai di Bandung pada 1880.

Pada 29 Agustus 1900, nama Hoofden School diubah menjadi Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA).

Baca juga: MULO, Sekolah Umum Zaman Hindia Belanda

Hanya bisa dimasuki anak priayi

Sistem pendidikan di OSVIA menerapkan pendidikan gaya Barat dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar.

Materi yang diajarkan di OSVIA seputar birokrasi pemerintahan.

Sebelum masuk OSVIA, para bumiputra harus sudah mendapat pendidikan dasar dari sekolah-sekolah rendah Eropa, misalnya Europeesche Lagere School (ELS).

Syarat inilah yang membuat OSVIA hanya bisa dimasuki oleh anak para priayi atau bangsawan, karena mayoritas siswa ELS adalah keturunan bangsawan.

Pelaksanaan pendidikan politik etis yang terkesan diskriminatif karena dikhususkan untuk golongan tertentu, memang sebuah kesengajaan.

Melansir Historia, gagasan itu berasal dari direktur pendidikan etis, JH Abendanon.

Pemerintah kolonial ingin menciptakan elite bumiputra yang bisa menjalankan pekerjaan pegawai pemerintah dan dipengaruhi Barat.

Dengan cara itu, akan tercipta elite baru yang tahu berterima kasih dan mau diajak bekerja sama, tetapi juga menjadi teladan bagi masyarakat pribumi golongan bawah.

Hasilnya, anggaran pemerintah Belanda dapat diperkecil karena mereka dapat dibayar murah dan rakyat dapat dikendalikan karena teladan mereka yang mensosialisasikan program-program pemerintah.

Setelah menjalani pendidikan selama 5-7 tahun, lulusan OSVIA langsung dipekerjakan sebagai pegawai negeri dan ditempatkan di posisi-posisi administrasi pemerintahan.

Sekolah OSVIA tersebar di beberapa daerah di Jawa, seperti Magelang, Bandung, Probolinggo, Banten, Madiun, dan Blitar, serta di Bukittinggi, Sumatera Barat.

Baca juga: Tiga Sekolah Tinggi di Zaman Hindia Belanda

Syarat menjadi pegawai negeri

Pemerintah Hindia Belanda juga membuat aturan tentang pengangkatan pegawai negeri seperti bupati.

Di Banten, aturan tentang pengangkatan bupati dilakukan dengan syarat pegawai tersebut sudah pernah berdinas selama dua tahun dengan kinerja yang baik.

Untuk bisa diangkat menjadi bupati, pegawai juga harus lacar berbahasa Belanda dan pernah menjadi wedana serta memiliki ijazah yang setingkat dengan ijazah OSVIA.

Aturan lain juga disebutkan bahwa syarat utama untuk menjadi bupati tidaklah harus keturunan seorang bangsawan atau bupati itu sendiri.

Asal syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka seseorang bisa diangkat sebagai bupati.

Namun, ternyata kebijakan tersebut banyak ditentang oleh para elite priayi, terutama mereka yang memiliki keturunan ningrat.

Mereka menganggap hal tersebut bertentangan dengan asas pewarisan jabatan.

Baca juga: Pakaian Seragam Sekolah, Lika-liku Kisah Pendidikan Karakter

OSVIA sekarang

Pada 1927, OSVIA berubah menjadi MOSVIA (Middlebare Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren), untuk menghimpun lebih banyak calon birokrat bumiputra.

Perubahan tersebut merupakan hasil dari penggabungan cabang-cabang OSVIA yang tersebar di Hindia Belanda.

Saat ini, OSVIA bertransformasi menjadi sekolah kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

IPDN dikelola langsung oleh Kementerian Dalam Negeri RI, yang awalnya merupakan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).

Tujuan IPDN sama dengan OSVIA yaitu mencetak kader pemerintahan yang kompeten.

Referensi:

• Sutherland, H & Sunarto. (1983). Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi. Jakarta: Sinar Harapan.
• Usmaedi. (2017). Sekolah Pendidikan Pegawai Pribumi Untuk Pangreh Praja (Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren-Osvia) di Serang–Banten Tahun 1900–1927. Diakronika, 17 (1).