Sistem Birokrasi Kerajaan Mataram Kuno

KOMPAS.com - Kerajaan Mataram Kuno didirikan oleh Raja Sanjaya pada awal abad ke-8.

Selama sekitar tiga abad berdiri, kerajaan ini diperintah oleh raja-raja dari tiga dinasti, yakni Dinasti Sanjaya, Syailendra, dan Isyana.

Dalam menjalankan tugas-tugas kerajaan, raja Mataram Kuno dibantu oleh para pejabat yang ditempatkan di pusat maupun daerah.

Bagaimana sistem birokrasi Kerajaan Mataram Kuno?

Baca juga: Masa Kejayaan Kerajaan Mataram Kuno

Raja adalah penguasa tertinggi

Di dalam struktur pemerintahan Kerajaan Mataram Kuno, raja adalah penguasa tertinggi.

Seperti halnya kerajaan-kerajaan di masa Hindu-Buddha, raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia.

Hal itu sesuai dengan landasan kosmogonis, di mana di dalam diri seorang raja berpadu delapan dewa, yakni Indra, Yama, Surya, Soma, Wayu, Kuwera, Waruna, dan Agni.

Artinya, raja harus berpegang teguh kepada dharmma, bersikap adil, menghukum yang bersalah dan memberikan anugerah kepada mereka yang berjasa, bijaksana, tidak boleh sewenang-wenang, waspada terhadap gejolak di masyarakat, mengusahakan ketenteraman rakyat, dan dapat memperlihatkan wibawanya dengan kekuatan angkatan perang serta harta kekayaannya.

Baca juga: Prasasti Munggu Antan, Pilar Batu dari Zaman Mataram Kuno

Terdapat 17 pejabat tinggi di tingkat pusat

Dari prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Mataram Kuno, didapat sekitar 17 pejabat tinggi kerajaan yang berwenang di tingkat pusat dan mendapat perintah langsung dari raja.

Dari 17 pejabat tersebut, dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan.

Golongan pertama terdiri atas ahli waris takhta dan pejabat keagamaan yang disebut pamgat tiruan.

Ahli waris yang berhak menggantikan duduk di atas takhta kerajaan dan memperoleh tempat di dalam hierarki pemerintahan yaitu rakai hino atau rakarayan mapatih i hino, rakarayan i halu, rakarayan i sirikan, dan rakai wka.

Kelompok ahli waris biasanya adalah anak-anak raja, tetapi tidak harus putra raja yang sedang memerintah.

Bisa saja adik, kemenakan, paman, atau kerabat dekat lain asal masih satu keturunan secara langsung.

Baca juga: Prasasti Sangguran, Warisan Mataram Kuno yang Diboyong ke Skotlandia

Pamgat tiruan adalah seorang upapatti atau pejabat kehakiman, yang jumlah pasak-pasak (persembahan) yang diterima pada upacara penetapan sima (tanah bebas pajak) sama dengan ahli waris.

Golongan kedua terdiri atas 12 pejabat tinggi yang kedudukannya berada di bawah hino, halu, sirikan, wka, dan pamgat tiruan.

Sebanyak 12 pejabat yang pernah disebut dalam prasasti peninggalan Mataram Kuno di antaranya:

• rake halaran
• rake pangilhyang
• rake wlahan
• pamgat manghuri
• rake langka
• rake tanjung
• pangkur
• tawan atau hanangan
• tirip
• pamgat wadihati
• pamgat makudur

Baca juga: Ratu Sanjaya, Pendiri Kerajaan Mataram Kuno

Jumlah pasak-pasak yang mereka terima pada upacara penetapan sima lebih sedikit dari ahli waris dan pamgat tiruan.

Namun, terkait tugas dari masing-masing pejabat pelaksana pemerintahan tersebut, tidak semuanya diketahui.

Hanya pangkur, tawan, dan tirip, yang diketahui bertugas mengurusi pajak-pajak yang masuk kas kerajaan dan mendapatkan gaji tetap.

Pejabat daerah

Para pejabat tinggi kerajaan memiliki banyak bawahan yang bekerja di daerah masing-masing.

Sayangnya, tidak ditemukan prasasti yang memberikan data lengkap terkait struktur birokrasi di tingkat daerah pada masa Kerajaan Mataram Kuno.

Para pejabat tinggi, termasuk putra mahkota dan ahli waris, hanya disebut memiliki bawahan parujar (juru bicara), citralekha (juru tulis), pangurang (pemungut pajak), dan terkadang patih serta wahuta.

Ada kalanya disebut pitungtung ni parujar dan tuhan sebagai bawahan pamgat wadihati dan pamgat makudur.

Baca juga: Faktor Pendorong Berkembangnya Kerajaan Mataram Kuno

Di tingkat desa, ada pejabat yang disebut rama magman dan rama marata.

Dari prasasti-prasasti zaman Raja Rakai Kayuwangi dan Rakai Watukura, terdapat sekitar 30 macam jabatan rama magman.

Dari 30 macam tersebut hanya sepuluh yang sering disebut, yaitu gusti, kalang atau tuha kalang, winkas, tuha wanua, parujar, hulair, wariga, tuhalas, tuha wereh, dan hulu wras.

Mekanisme jalannya pemerintahan pada zaman Mataram Kuno juga dapat dilihat dari isi prasasti peninggalannya.

Biasanya, permintaan rakyat disampaikan ke rama, yang kemudian menghadap para pejabat daerah.

Pada saat raja menggelar pertemuan dengan para pejabat kerajaan, masalah dari rakyat akan diajukan ke raja melalui hierarki yang ada.

Dengan mendengarkan pertimbangan para pejabat tinggi, raja akan menjatuhkan putusannya.

Titah raja diterima oleh putra mahkota atau para pangeran, lalu diteruskan ke pejabat eksekutif, kemudian ke citraleka.

Referensi:

• Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (Eds). (2008). Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuno. Jakarta: Balai Pustaka.