Peran UNTEA dalam Menyelesaikan Masalah Irian Barat

KOMPAS.com - United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) adalah badan pelaksana sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk pada 1962.

Tujuan dari dibentuknya UNTEA adalah sebagai penengah dalam konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda dalam memperebutkan keberadaan Irian Barat.

Lantas, apa peran UNTEA dalam menyelesaikan masalah Irian Barat?

Baca juga: Sejarah Irian Barat hingga Bergabung ke Indonesia

Menerima penyerahan wilayah Irian Barat dari Belanda

Berdirinya Papua berawal dari Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan tanggal 27 Desember 1949.

Hasil konferensi tersebut adalah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia.

Akan tetapi, KMB masih meninggalkan kekacauan bagi pihak Indonesia dan Belanda.

Baik Indonesia atau Belanda masih sama-sama merasa berhak atas tanah Papua atau Irian Barat.

Belanda ingin Papua berdiri sebagai negara sendiri. Sementara itu, Indonesia menginginkan Papua diserahkan ke pemerintah Indonesia.

Untuk mengatasi masalah itu, dilakukan beberapa kali perundingan, tetapi masih belum menyelesaikan masalah.

Karena Belanda tetap bersikeras ingin mempertahankan Papua, akhirnya masalah ini dibawa ke forum PBB.

Dalam Sidang umum PBB bulan September 1961, Menteri Luar Negeri Belanda, yaitu Joseph Marie Antoine Hubert Luns, mengajukan usulan agar Papua berada di bawah naungan PBB.

Akan tetapi, usulan itu ditolak oleh Majelis Umum PBB.

Baca juga: Operasi Trikora, Upaya Indonesia Merebut Irian Barat

Pada akhirnya, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala untuk merebut Papua pada 2 Januari 1962.

Setelah melewati perjuangan panjang, Belanda akhirnya bersedia kembali berunding dengan Indonesia.

Pada 15 Agustus 1962, disepakati Perjanjian New York yang menyatakan bahwa Belanda akan menyerahkan kekuasaannya atas Papua kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).

UNTEA adalah badan pelaksana sementara PBB yang berada di bawah kekuasaan Sekretaris Jenderal PBB.

UNTEA sendiri dibentuk karena terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda dalam permasalahan status Papua Barat.

Dengan demikian, peran UNTEA dalam menyelesaikan masalah Irian Barat adalah menerima pemberian wilayah Papua dari Belanda.

Tugas pokok UNTEA adalah:

• Menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Irian Barat dari pihak Belanda.
• Menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama satu masa tertentu.
• Menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Republik Indonesia.