Kehidupan Politik Kerajaan Banten

KOMPAS.com - Sejarah Kerajaan Banten bermula ketika Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, salah satu Wali Songo, menguasai Banten pada awal abad ke-16.

Kerajaan Banten dirintis oleh Sunan Gunung Jati, yang kemudian menyerahkan wewenangnya kepada sang putra, Maulana Hasanuddin (1526-1570).

Sultan Maulana Hasanuddin menjadi raja pertama sekaligus dianggap sebagai peletak dasar Kerajaan Islam Banten.

Kesultanan Banten mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1683).

Saat itu, kemajuan dicapai dalam segala bidang, baik bidang politik, ekonomi, dan sosial.

Berikut ini kehidupan politik Kerajaan Banten sejak awal berdirinya hingga runtuh pada awal abad ke-19.

Baca juga: Kerajaan Banten: Sejarah, Masa Kejayaan, Kemunduran, dan Peninggalan

Periode awal berdirinya Kerajaan Banten

Sejak periode pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, Kesultanan Banten menempatkan Islam sebagai landasan kehidupan politik kerajaan.

Sebelum berdiri kesultanan, wilayah Banten berada di bawah pengaruh Kerajaan Pajajaran yang bercorak Hindu.

Kendati demikian, saat itu di Banten telah terdapat orang Islam, karena pelabuhannya termasuk dalam jaringan pelayaran dan perniagaan penting yang didatangi oleh pedagang dari berbagai negeri.

Di awal pemerintahan Maulana Hasanuddin, pusat kerajaan dibangun di Surosowan, dekat dengan teluk Banten.

Atas petunjuk Sunan Gunung Jati, kemudian dibangun keraton, masjid, alun-alun, pasar, dan kelengkapan kerajaan lainnya.

Pusat pemerintahan Kerajaan Banten itu sangat strategis bagi pertumbuhan dan perkembangan kesultanan.

Baca juga: Maulana Hasanuddin, Raja Pertama Kesultanan Banten

Terlebih dengan penguasaan Malaka oleh Portugis, Banten memiliki pelabuhan yang semakin berperan penting bagi pelayaran dan perdagangan internasional melalui Selat Sunda.

Sultan pun tidak hanya berperan memimpin kerajaan, tetapi juga bertindak sebagai pendiri, pembangun, dan pengembang kota pelabuhan.

Dalam perkembangannya, Banten berfungsi sebagai pusat politik, perekonomian, dan keagamaan Islam.