Sejarah Peradilan Agama pada Masa Kerajaan Islam

Keputusan yang ditetapkan dari Pengadilan Surambi juga berfungsi sebagai nasihat bagi Sultan Agung untuk mengambil kebijakan.

Namun, sejak Sultan Agung digantikan oleh Amangkurat I, kewenangan Pengadilan Surambi dibatasi dan pimpinan pengadilan diambil alih lagi oleh raja.

Meski dengan kewenangan terbatas, Pengadilan Surambi masih menunjukkan keberadaannya hingga masa penjajahan Belanda.

Baca juga: Amangkurat I, Raja Kesultanan Mataram yang Zalim

Kerajaan Banten

Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin (1552-1570), pengaruh agama Hindu tidak lagi terasa di Banten.

Hal tersebut dikarenakan terdapat satu pengadilan yang dipimpin oleh kadi (hakim Islam) sebagai hakim tunggal.

Lembaga kadi (tempat dilaksanakannya peradilan agama atau lembaga kehakiman) berperan penting untuk memutus perkara hukum Islam yang ketat. Contohnya dalam kasus pengguna ganja.

Namun, lembaga kadi masih membatasi hukum Islam yang dirasa terlalu berat, seperti hukum cambuk, hukum potong tangan, atau hukuman mati, dan menggantinya dengan denda.

Kerajaan Cirebon

Pelaksanaan peradilan di Kerajaan Cirebon dilakukan oleh tujuh orang menteri yang mewakili tiga sultan.

Salah satu sumber hukum untuk memutus suatu perkara adalah Papakem Cirebon, yang berisi hukum Islam.

Baca juga: Kerajaan Cirebon: Letak, Pendiri, Masa Kejayaan, dan Peninggalan

Kerajaan Gowa-Tallo

Hukum Islam menjadi komponen penting dalam perancangan undang-undang dan perumpamaan hukum di Kerajaan Gowa-Tallo.

Pelaksanaan hukum Islam berada di tangan kadi (hakim), yang bertanggung jawab pada perkara mengenai kemasyarakatan.

Kerajaan Ternate

Pihak Kerajaan Ternate membuat beberapa kebijakan yang berpatokan pada hukum Islam, di antaranya.

1. Pembatasan poligami
2. Larangan kumpul bersama sebelum menikah dan pergundikan
3. Memangkas biaya perkawinan
4. Mewajibkan perempuan untuk memakai pakaian yang pantas sesuai hukum Islam

Dari situ, dapat dikatakan bahwa apabila ada yang melanggar, maka akan diadili dengan hukum Islam pula.

Referensi:

• Burhanudin, Jajat. (2017). Islam dalam Arus Sejarah Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
• Fuadah, Aah Tsamrotul. (2021). Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia. Bandung: PT Liventurindo.
• Pagar. (2015). Peradilan Agama di Indonesia. Medan: Perdana Publishing.

Buku "Islam dalam Arus Sejarah Indonesia" karya Jajat Burhanudin yang diterbitkan Prenada Media, bisa dibeli di Gramedia.com