Perbedaan Land Rent System dengan Cultuurstelsel

KOMPAS.com - Sejak zaman pendudukan Inggris dan Belanda, rakyat pribumi menjalani kebijakan pertanahan yang merugikan.

Pada masa pendudukan Inggris, diterapkan kebijakan land rent system (landlijk stelsel) atau sistem sewa tanah.

Sementara pada zaman pendudukan Belanda, diterapkan kebijakan cultuurstelsel atau sistem tanam paksa.

Kedua kebijakan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengambil keuntungan dari Tanah Air.

Namun, apa perbedaan antara Land Rent System dengan Cultuurstelsel? 

Baca juga: Sistem Tanam Paksa: Latar Belakang, Aturan, Kritik, dan Dampak

Pencetus

Land Rent System 

Land Rent System adalah sistem sewa tanah atau pajak yang dicetus oleh Letnan Gubernur Inggris Thomas Stamford Raffles.

Thomas Stamford Raffles memimpin Inggris di Indonesia sejak 1811-1816.

Tugas utama Raffles saat itu adalah mengatur serta meningkatkan perdagangan dan keuangan.

Oleh sebab itu, Raffles mencanangkan program sistem sewa tanah karena ia menganggap bahwa salah satu pemilik tanah yang sah hanyalah pemerintah.

Dengan demikian, sudah seharusnya jika penduduk Jawa menjadi penyewa dan harus membayar pajak sewa tanah yang diolahnya.

Baca juga: Land Rent System: Pengertian, Pencetus, dan Pelaksanaannya

Cultuurstelsel

Berbeda dengan land rent system, kebijakan cultuurstelsel atau sistem tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Letnan Jenderal Belanda Van den Bosch sejak 1831-1867.

Sistem tanam paksa adalah gabungan dari aturan kewajiban menanam tanaman ekspor yang kemudian harus diserahkan kepada VOC lewat sistem sewa tanah.

Alasan kenapa Belanda menanam tanaman ekspor mereka di Indonesia, karena Indonesia memiliki tanah yang subur, sehingga Belanda ingin memanfaatkannya supaya mendapat keuntungan dari sana.

Aturan

Land Rent System

Thomas Stamford Raffles membuat aturan terkait kebijakan land rent system yang ia terapkan, yaitu:

• Petani harus menyewa tanah meskipun dia pemiliknya
• Harga sewa tanah sesuai dengan kondisi tanah
• Pembayaran sewa tanah dengan uang tunai
• Penduduk yang tidak memiliki tanah dikenai pajak kepala
• Hasil sawah kelas satu kena beban pajak sebesar 50 persen, kelas dua 40 persen, dan kelas tiga 30 persen

Baca juga: Kebijakan Raffles di Indonesia

Cultuurstelsel

Sementara untuk aturan dari sistem tanam paksa adalah sebagai berikut:

• Rakyat pribumi dituntut untuk menyediakan tanah pertanian tidak lebih dari 20 persen dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan
• Tanah untuk cultuurstelsel dibebaskan dari pajak, karena hasil tanamannya sudah dianggap sebagai bagian dari bayaran pajak tersebut
• Rakyat yang tidak punya tanah bekerja di perkebunan milih Belanda atau di pabrik selama 66 hari
• Kerjaan cultuurstelsel harus selesai selama kurang lebih tiga bulan.
• Jika hasil produksi pertanian lebih dari ketentuan, maka dikembalikan kepada rakyat
• Gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam, maka kerugiannya ditanggung oleh pemerintah Belanda

Penyebab kegagalan

Land Rent System 

Lewat sistem sewa tanah, Raffles berharap bisa mengembangkan sistem ekonomi mereka, akan tetapi pada pelaksanaannya terjadi berbagai kendala yang membuat Inggris rugi sementara rakyat pribumi tersiksa.

Adapun penyebab sistem tanam paksa gagal adalah:

• Budaya serta kebiasaan petani sulit diubah
• Pengawasan pemerintah yang kurang
• Peran kepala desa dan bupati lebih dominan dibanding asisten residen yang berasal dari Eropa
• Raffles sulit melepas budaya sebagai penjajah
• Kerja rodi, perbudakan, dan monopoli masih terus berjalan

Baca juga: Cultuurstelsel, Sistem Tanam Paksa yang Sengsarakan Rakyat Pribumi

Cultuurstelsel 

Penerapan kebijakan sistem tanam paksa membuat kualitas dan hasil tanaman pangan menjadi berkurang.

Selain itu, masalah baru juga muncul yaitu kelaparan, karena petani tidak sempat merawat sawah dan ladang mereka sebab harus mengurus tanaman perkebunan.

Dengan kurangnya pangan juga menyebabkan munculnya wabah penyakit. 

Warga yang meninggal di Cirebon dan Grobogan terus meningkat karena wabah tersebut.

Kemudian, sistem tanam paksa ini juga membuat adanya sistem premi atau cultuurprocenten, yaitu pemberian keuntungan kepada penguasa pribumi dan bupati yang hasil produksinya lebih dari target.

Dengan demikian, maka menimbulkan pemerasan tenaga rakyat supaya bisa mencapai premi yang sebanyak-banyaknya.

Referensi: 

• Makfi, Samsudar. (2019). Masa Penjajahan Kolonial. Singkawang: Maraga Borneo Tarigas.