Cultuurstelsel, Sistem Tanam Paksa yang Sengsarakan Rakyat Pribumi

Kompas.com - 06/01/2020, 08:00 WIB
Rakyat di Jawa menyortir daun tembakau pada masa kolonial Hindia Belanda. TropenmuseumRakyat di Jawa menyortir daun tembakau pada masa kolonial Hindia Belanda.

KOMPAS.com - Sistem tanam paksa atau cultuurstelsel menjadi bagian pilu dari sejarah penjajahan Indonesia.

Dilansir dari Encyclopaedia Britannica (2015), cultuurstelsel atau sistem tanam paksa adalah kebijakan Pemerintah Hindia Belanda memaksa para petani pribumi menyisihkan sebagian lahannya untuk ditanami komoditas ekspor atau bekerja suka rela menggarap tanah pemerintah.

Potret Gubernur Jendral Hindia Belanda Johannes Graaf van den Bosch (1780-1844) dilukis oleh Raden Saleh pada 1811 ?1880.Rijksmuseum Potret Gubernur Jendral Hindia Belanda Johannes Graaf van den Bosch (1780-1844) dilukis oleh Raden Saleh pada 1811 ?1880.
Sistem tanam paksa dibuat oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada 1830. Van den Bosch mewajibkan para petani menyediakan seperlima atau 20 persen lahannya untuk ditanami komoditas yang sangat laku di pasar Eropa.

Komoditas yang dimaksud di antaranya gula, kopi, serta nila atau tarum. Tanaman ini ditanam di samping padi yang digarap petani.

Baca juga: Sejarah Tempe, Makanan Kaya Protein yang Lahir dari Era Tanam Paksa

Yang tak punya di sawah, diminta bekerja menggarap lahan milik Pemerintah Hindia Belanda. Lama masa kerja mencapai seperlima tahun atau 66 hari.

Tanah yang dialokasikan untuk komoditas ekspor, tidak dikenakan pajak. Petani baru mendapat keuntungan jika hasil tanaman nilainya lebih dari nilai pajak yang dibebaskan.

Namun jika gagal panen, maka petani harus mengganti rugi. Risiko gagal panen hanya ditanggung pemerintah jika disebabkan hal-hal di luar kelalaian petaninya.

Menyengsarakan rakyat

Sistem tanam paksa tak berjalan sesuai niat awalnya. Rakyat disengsarakan dengan sistem ini.

Baca juga: Budi Utomo, Sejarah Berdirinya dan Peranannya

Hukum tertulis menyebut rakyat mengalokasikan lahannya secara sukarela. Namun dalam praktiknya, rakyat dipaksa.

Ketentuan seperlima lahan atau 66 hari kerja, nyatanya diminta lebih oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Rakyat juga dibuat kesulitan dengan tanggung jawab mengirim hasil komoditas tanam paksa. Kala itu, belum ada sarana transportasi logistik.

Jika gagal panen, rakyat tetap yang harus menanggung. Mereka yang sudah kena kewajiban tanam paksa, masih harus membayar pajak.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di mana Posisi Samudra di Permukaan Bumi?

Di mana Posisi Samudra di Permukaan Bumi?

Skola
Faktor Penyebab Masalah Keberagaman

Faktor Penyebab Masalah Keberagaman

Skola
Disintegrasi Bangsa: Hak Minoritas Terkait Multikulturalisme

Disintegrasi Bangsa: Hak Minoritas Terkait Multikulturalisme

Skola
Arti dan Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Arti dan Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Skola
Pergelaran Tari: Pengertian, Maksud dan Tujuan

Pergelaran Tari: Pengertian, Maksud dan Tujuan

Skola
Manfaat Proses Fotosintesis bagi Makhluk Hidup lain

Manfaat Proses Fotosintesis bagi Makhluk Hidup lain

Skola
Pancasila Sebagai Sistem Nilai

Pancasila Sebagai Sistem Nilai

Skola
Rumusan Dasar Negara Menurut Soekarno

Rumusan Dasar Negara Menurut Soekarno

Skola
Rumusan Dasar Negara Menurut Soepomo

Rumusan Dasar Negara Menurut Soepomo

Skola
Hasil Sidang Pertama BPUPKI

Hasil Sidang Pertama BPUPKI

Skola
Rumusan Dasar Negara Menurut Moh Yamin

Rumusan Dasar Negara Menurut Moh Yamin

Skola
Panitia Sembilan: Anggota, Tugas, dan Kontribusinya

Panitia Sembilan: Anggota, Tugas, dan Kontribusinya

Skola
Tujuan ASEAN

Tujuan ASEAN

Skola
Isi Deklarasi Bangkok

Isi Deklarasi Bangkok

Skola
Deklarasi Djuanda: Isi, Tujuan, dan Dampaknya

Deklarasi Djuanda: Isi, Tujuan, dan Dampaknya

Skola
komentar
Close Ads X