Cultuurstelsel, Sistem Tanam Paksa yang Sengsarakan Rakyat Pribumi

Pemberian premi yang dimaksudkan agar para petugas itu bekerja dengan baik, ternyata disalahgunakan. Tenaga petani diperas demi mengejar premi sebanyak-banyaknya.

Baca juga: Sejarah Cokelat Bisa Ditemui di Indonesia

Multatuli

Derita yang dirasakan rakyat pribumi akibat cultuurstelsel, ditentang banyak orang dari Belanda sendiri. Di pertengahan 1850-an, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda kebanjiran kritik.

Salah satu kritik paling keras datang dari penulis Eduard Douwes Dekker. Douwes Dekker mengkritiknya lewat roman tentang sistem tanam paksa di Lebak, Banten.

Agar selamat dari persekusi Belanda, Douwes Dekker menggunakan nama samaran Multatuli. Karyanya itu diterbitkan pada 1860 dengan judul Max Havelaar, of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij (Max Havelaar, atau Lelang Kopi Perusahaan Dagang Belanda).

Kritik dari Douwes Dekker dan warga Belanda lainnya baru didengar Pemerintah Hindia Belanda pada 1870.

Cultuurstelsel atau tanam paksa dihentikan setelah dikritik keras. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan UU Agraria pada 1870 dan UU Gula pada 1870, yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia.

Baca juga: Meratapi Rumah Multatuli

Sistem tanam paksa telah memajukan perekonomian dan perdagangan Belanda. Selama tanam paksa diberlakukan antara 1830-1877, rakyat pribumi telah memperkaya Belanda hingga 823 juta gulden atau setara dengan Rp 6,8 triliun berdasarkan kurs Desember 2019.

Sebagai ganjaran, Gubernur Jenderal van den Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar Graaf oleh Raja Belanda pada 25 Desember 1839.