Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarah Timor Leste

Kompas.com - 24/06/2021, 17:00 WIB
Widya Lestari Ningsih,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

  • Uniau Democratica Timorense (UDT)
  • Frente Revolutionaria de Timor Leste Independente (FRETILIN)
  • Associacao Populer Democratica Timorense (Apodeti)
  • Partai KliburOanTimor (KOTA)
  • Partidu Trabalista

Tiga partai di antaranya, yaitu UDT, FRETILIN, dan Apodeti mempunyai perbedaan prinsip tentang masa depan Timor Timur.

UDT menghendaki Timor Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugal, FRETILIN ingin membentuk negara merdeka, sementara Apodeti ingin bergabung bersama Indonesia.

Masing-masing partai kemudian memerjuangkan keinginan mereka dengan cara kekerasan.

Setelah beberapa bulan terjadi kekosongan kekuasaan, FRETILIN yang menguasai banyak wilayah akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Timur secara sepihak pada 28 November 1975.

Selama periode tersebut, partai ini kabarnya melakukan pembantaian terhadap 60.000 penduduk yang kebanyakan bergabung dengan Apodeti.

Baca juga: Perjuangan Rakyat Malaka Menghadapi Portugis

Integrasi menjadi provinsi ke-27 NKRI

Deklarasi kemerdekaan oleh FRETILIN mengundang kemarahan dari Apodeti, yang kemudian meminta Indonesia untuk mengambil alih Timor Timur.

Pada 7 Desember 1975, pasukan Indonesia datang ke Timor Timur.

Portugal sempat mengadu kepada PBB dengan alasan Indonesia telah melakukan agresi ke Timor Timur.

Namun, Indonesia tidak menghiraukan seruan PBB untuk meninggalkan Timor Timur.

Pada 17 Juni 1976, wakil Timor Timur yang pro integrasi menyampaikan petisi kepada Presiden RI dan DPR RI.

Kemudian pada 17 Juli 1976, Timor Timur resmi menjadi provinsi Indonesia yang ke-27.

Lepasnya Timor Timur dari NKRI

Setelah dilakukan integrasi, FRETILIN masih terus melakukan perlawanan.

Di saat yang sama, PBB juga tidak setuju dengan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia.

Tekanan semakin meningkat saat negara-negara yang mulanya mendukung integrasi mulai mengubah sikapnya.

Pada 27 Januari 1999, pemerintahan Habibie menawarkan dua pilihan, yaitu otonomi khusus atau memisahkan diri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com