Kelebihan Orde Lama

Soekarno memimpin Indonesia sejak diproklamasikannya kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 hingga 1966.

Selama masa Orde Lama, berbagai capaian diraih Soekarno, di antaranya sebagai berikut ini:

Mempertahankan bentuk negara kesatuan

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih mendapatkan banyak intervensi dari Belanda, salah satunya melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949.

Konferensi Meja Bundar memaksa Indonesia harus mengubah bentuk negara menjadi federal atau serikat yang dikenal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Bentuk negara serikat tersebut jelas telah melanggar cita-cita awal tokoh kemerdekaan yang menginginkan bentuk negara kesatuan.

Untuk mempertahankan cita-cita tersebut, pemerintah Orde Lama kemudian membatalkan secara sepihak kesepakatan KMB dan mengembalikan bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1950.

Lahirnya sistem demokrasi

Setelah kembalinya Indonesia sebagai negara kesatuan, pola demokrasi mulai diujicobakan dalam pemerintahan.

Masa percobaan demokrasi pertama berlangsung pada kurun tahun 1950 - 1959 yang dikenal dengan sistem demokrasi parlementer.

Ciri dari sistem ini adalah pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri dan kabinetnya yang bertanggung jawab kepada parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat yang diisi oleh perwakilan partai, sedangkan presiden sebagai simbol saja.

Penerapan sistem tersebut berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan partai politik yang luar biasa dalam kompetisi politik di Indonesia.

Nasionalisasi perusahaan asing

Pemerintahan Orde Lama kala itu berhasil melakukan upaya nasionalisasi atau mengambil alih perusahaan-perusahaan asing di Indonesia.

Nasionalisasi yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi dengab melucuti pengaruh ekonomi kolonial ini, ini berlangsung dalam dua gelombang.

Pada gelombang pertama, pemerintah menasionalisasi perusahaan utilitas seperti perusahaan listrik, gas, kereta api, De Javasche Bank (Bank Indonesia), dan lain-lainnya.

Gelombang kedua nasionalisasi perusahaan-perusahaan besar asing semakin masif yang dikenal dengan istilah nasionalisasi The Big Five, meliputi perusahaan pelayaran KPM, perkebunan, industri, perusahaan dagang, dan bank-bank Belanda lainnya.

Pembebasan Irian Barat

Penyatuan Irian Barat ke Indonesia mendapat halangan yang luar biasa dari Pemerintah Belanda yang dapat dicermati dalam rentang pembebasannya sejak 1949-1963.

Irian Barat selalu menjadi isu besar dalam wacana politik kabinet-kabinet dalam pemerintahan Orde Lama.

Beragam cara diplomasi telah ditempuh berkali-kali hingga diangkat dalam sidang PBB, tetapi hasilnya sia-sia.

Ketidakrelaan Irian Barat dipisahkan dari NKRI membuat pemerintah Orde Lama harus menempuh cara militer dalam upaya pembebasan yang dikenal dengan Operasi Trikora.

Operasi Trikora yang dilancarkan sejak akhir tahun 1961, sedikit demi sedikit mulai terang dan Papua Barat secara resmi menjadi bagian Indonesia pada 1 Mei 1963.

Referensi:

• Kurniawan, D. (2016). Demokrasi Indonesia dalam Lintasan Sejarah Yang Nyata dan Yang Seharusnya. Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah, 8(1).
• Boediono. (2016). Ekonomi Indonesia : dalam lintasan sejarah. Mizan Pustaka: Bandung.
• Argenti, G. (2017). Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin. Jurnal Politikom Indonesiana, 2(2), 14-14.