Peran PBB dalam Bidang Keamanan dan Kemanusiaan

PBB didirikan di San Fransisco pada 24 Oktober 1945 sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa (LBB).

Saat ini, PBB diketahui telah membawahi sebanyak 193 negara di dunia.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, PBB mengatur banyak hal, mulai dari perihal keamanan, lingkungan, pendidikan, hingga kemanusiaan.

Lantas, apa peran PBB dalam bidang keamanan dan kemanusiaan?

Peran penting PBB di bidang keamanan dan kemanusiaan

Peran PBB dalam bidang keamanan dan kemanusiaan adalah:

• Memelihara perdamaian dan keamanan internasional
• Memupuk hak asasi manusia (HAM)
• Menanggulangi ledakan penduduk yang dapat menyebabkan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan

Contoh peranan penting PBB dalam bidang keamanan dan kemanusiaan yang paling bisa dirasakan oleh masyarakat internasional adalah penandatanganan piagam HAM sedunia.

Piagam HAM atau Piagam Magna Carta dikeluarkan oleh Inggris pada 15 Juni 1215.

Piagam ini secara tertulis berperan untuk membatasi keabsolutan raja. Magna Carta dianggap sebagai tonggak awal lahirnya HAM dan konstitusi dalam suatu negara, terutama di Inggris.

Magna Carta berisikan 63 aturan memuat hak-hak yang harus diberikan untuk memerdekakan manusia.

Maka dari itu, Magna Carta dianggap luar biasa karena menyiratkan ada hukum yang harus dipatuhi oleh seorang raja, sehingga menghalangi klaim absolutisme di masa depan oleh Raja Inggris.

Lebih lanjut, Komisi HAM PBB, aparat Economic and Social Council (ECOSOC) bersama dengan 18 anggota komisi mulai sidang membahas mengenai perlindungan HAM pada Januari 1947.

Sidang tersebut dipimpin oleh ketua komisi, yaitu Eleanor Roosevelt.

Sekitar dua tahun setelahnya, hasil kerja disampaikan pada 10 Desember 1948 dalam Sidang Umum PBB di Istana Chaillot, Paris.

Setelah itu, perlindungan HAM mulai dijabarkan ke dalam pasal-pasal dalam Deklarasi Universal HAM.

Sampai sekarang, HAM Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Desember.

Contoh peran PBB di bidang keamanan dan kemanusiaan

Selain HAM, contoh lain peran PBB di bidang keamanan dan kemanusiaan adalah menyelesaikan sengketa antara Belanda dan Indonesia perihal Irian Barat.

Terjadi konflik antara Indonesia dan Belanda atas Irian Barat. Belanda ingin Irian Barat berdiri sebagai negara sendiri, sedangkan Indonesia ingin Irian Barat bergabung ke dalam NKRI.

Permasalahan mengenai Irian Barat berlangsung cukup lama sebelum akhirnya mulai mereda pada 15 Agustus 1962 dengan disepakatinya Perundingan New York yang difasilitasi oleh PBB.

Hasil perundingan New York adalah kesepakatan antara kedua negara, Indonesia dan Belanda, bahwa daerah Irian Barat akan diserahkan ke Indonesia lewat bantuan PBB.

Pada akhirnya, masalah Irian Barat benar-benar selesai dan daerah itu menjadi wilayah Republik Indonesia setelah dilakukan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 dengan dibantu oleh PBB.