Sejarah Kerajaan Dompu

Konon, bangunan yang dulu diduga merupakan tempat Kerajaan Dompu berdiri sekarang sudah diubah menjadi Masjid Raya Dompu.

Namun, kediaman raja masih ada hingga sekarang dan berada di Kelurahan Bada.

Berikut ini sejarah Kerajaan Dompu.

Sejarah berdirinya Kerajaan Dompu

Apabila menelusuri kembali sejarah berdirinya Kerajaan Dompu, perlu dipahami terlebih dahulu wilayah Dompu sebelum menjadi kesultanan.

Sebab selama Kerajaan Dompu berdiri, dikenal dua istilah yang diberikan pejabat tertinggi di pemerintahan masing-masing, yaitu Ncuhi dan Sangaji atau raja.

Ncuhi adalah kepala kelompok dan tokoh dalam keagamaan, sedangkan sangaji/raja adalah penguasa pada Zaman Hindu hingga berdirinya Kesultanan Dompu.

Pimpinan pemerintahan Dompu pada masa itu dipimpin oleh sangaji/raja yang berjumlah 8 orang.

Setelah itu, seiring berjalannya waktu, mulai didirikan sebuah kerajaan atau kesultanan di tempat itu, yang kemudian disebut sebagai Kerajaan Dompu.

Untuk menentukan dengan pasti tanggal, hari, bulan, dan tahun berapa Kerajaan Dompu berdiri sangat sulit karena tidak ada prasasti yang menceritakannya.

Kendati begitu, terdapat informasi bahwa sultan pertama yang memimpin Kerajaan Dompu bernama Manuru Bata.

Pada 1030 H silam, Manuru Bata memutuskan untuk masuk Islam. Namanya kemudian berubah dari Manuru Bata menjadi Syamsuddin, Sultan Islam pertama di Dompu.

Ia naik takhta sebagai pemimpin Kerajaan Dompu pada 1635 M.

Dengan dilantiknya Manuru Bata sebagai sultan, maka berakhirlah Kerajaan Dompu bercorak Hindu yang dulunya dipimpin oleh sangaji/raja dan berubah menjadi kerajaan bercorak Islam.

Dulunya, corak Hindu masuk ke dalam Kerajaan Dompu karena Majapahit berhasil menaklukkan wilayah Dompu dengan kekuasaan di bawah pimpinan panglima Tumenggung Nala pada 1357.

Perkembangan

Tidak terlalu banyak informasi yang didapat mengenai Kerajaan Dompu. Namun disebutkan, bahwa raja terakhir yang memimpin Kerajaan Dompu adalah Sultan Moh. Tajul Arifin pada 1947.

Sebelum Sultan Moh Tajul Arifin naik takhta, Kerajaan Dompu sempat mengalami kekosongan pemerintahan selama 12 tahun.

Sebab, Sultan Moh Sirajuddin yang berkuasa pada 1886 dibuang oleh Belanda ke Kupang pada 1935 silam.

Sultan Moh. Sirajuddin diasingkan ke Kupang karena menulis sebuah surat yang berisi agar pemerintah Belanda menetapkan Abdul Wahab, putra mahkota raja muda untuk sementara menggantikan posisinya sebagai Sultan Dompu.

Sayangnya, surat yang ditulis sekitar tahun 1908 itu disalahartikan oleh pemerintah Belanda.

Mereka menganggap bahwa sultan dengan kedua putranya hendak melakukan pemberontakan terhadap Belanda sehingga Sultan Sirajuddin ditangkap dan dibuang ke Kupang.

Selama Sultan Sirajuddin ditangkap, Kerajaan Dompu sempat digabungkan dengan Kerajaan Bima.

Kondisi ini pun terus berlanjut hingga Indonesia merdeka tahun 1945.

Dua tahun berselang, berdasarkan Surat Keputusan Residen Timor tanggal 12 September 1947 Nomor 1 A, terhitung 1 September 1947 Kesultanan Dompu berdiri kembali dan Muhammad Tajul Arifin, putra dari Abdul Wahab diangkat sebagai Sultan Dompu.

Keruntuhan

Tiga tahun kemudian, diberlakukan Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor: 44/1950, yang menjelaskan bahwa Kerajaan Dompu berubah menjadi daerah Swapraja Dompu, di mana Moh. Tajul Arifin menjabat sebagai kepala daerah Swapraja.

Lebih lanjut, diberlakukan juga UU Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, yang menyatakan bahwa Swapraja Dompu berubah menjadi daerah otonom dengan sebutan Daerah Tingkat II Dompu yang berlaku hingga sekarang.

Referensi:

• Soekmono, R. (1973). Sejarah Kebudayaan Indonesia. Jakarta: Kanisius.
• Israr, C. (1957). Sejarah Kesenian Islam. Jakarta: PT. Pembangunan.