Dampak Penerapan Politik Etis

Pemikiran ini merupakan kritik terhadap penerapan politik tanam paksa di Indonesia yang dipelopori oleh Pieter Brooshooft dan C Th van Deventer. 

Setelah Politik Etis dilaksanakan, dampak yang terlihat yaitu munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia, terbangunnya saluran irigasi, dan terjadi perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi. 

Dampak Penerapan Politik Etis

Sistem Tanam Paksa dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bosch pada 1830. 

Sistem Tanam Paksa ini dilakukan dengan sangat kejam oleh pihak Belanda, di mana mereka mengeksploitasi para tenaga kerja yang digaji kecil, tetapi harus bekerja dalam kondisi berat.

Selain itu, setiap desa juga wajib menyisihkan tanahnya sebesar 20 persen untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum (nila).

Sistem Tanam Paksa telah memberikan penderitaan cukup besar, khususnya bagi rakyat Indonesia. 

Dari penderitaan tersebut, muncullah rasa simpati bagi rakyat Indonesia, yang akhirnya beberapa tokoh Belanda menerapkan Politik Etis atau Politik Balas Budi. 

Dalam Politik Etis, Belanda membangun sekolah bagi kaum pribumi sebagai bentuk kompensasi atas keuntungan yang didapat Belanda selama Tanam Paksa. 

Selain pendidikan, Politik Etis juga membangun irigasi yang memungkinan pengairan di tanah pertanian dan perkebunan, sehingga dapat ditanami meskipun saat musim kering.

Irigasi ini pun membuat produksi pertanian dan perkebunan meningkat. 

Kemudian, transmigrasi, memindahkan penduduk dari wilayah yang padat di Jawa ke Sumatera. 

Akan tetapi, perpindahan penduduk ini hanya dilakukan untuk memberikan tenaga kerja mereka kepada perkebunan Belanda.

Akibatnya, para pekerja yang dipindah ini dijadikan sebagai buruh yang harus bekerja keras dan menderita.

Tiga kebijakan utama yang dijalankan dalam Politik Etis adalah edukasi, irigasi, dan transmigrasi. 

Dari tiga kebijakan tersebut, dampak positif dari Politik Etis yang dirasakan pihak Indonesia adalah:

Namun, meskipun Politik Etis memberikan dampak positif yang cukup berpengaruh, pada praktiknya disalahgunakan untuk kepentingan dan keuntungan pemerintah Belanda. 

Terjadi beberapa penyimpangan dalam Politik Etis yang memberikan dampak negatif, seperti berikut:

Irigasi 

Seharusnya untuk mengairi lahan pertanian atau perkebunan rakyat, tetapi nyatanya tidak. 

Irigasi yang sudah diperbaiki dan dibangun ditujukan untuk mengairi sawah dan ladang milik swasta dan pemerintah Belanda.

Dampaknya, terdapat jurang pemisah antara perekonomian, perkebunan milik swasta atau pemerintah dengan rakyat. 

Emigrasi 

Pada program ini, rakyat ditempatkan di daerah-daerah perkebunan yang dikembangkan Belanda. 

Mereka ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada perkebunan. 

Edukasi 

Meskipun pemerintah Belanda telah mendirikan sekolah-sekolah untuk kaum pribumi, terjadi diskriminasi di dalamnya. 

Pendidikan yang dibuka hanya diperuntukkan untuk anak pegawai dan orang berada saja, sementara yang berpendapatan sangat rendah tidak diperbolehkan sekolah. 

Referensi: 

• Notosusanto, Nugroho dan Marwati Djoened Poesponegoro. (2019). Sejarah Nasional Indonesia V Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (1900-1942). Jakarta: Balai Pustaka.