Ali Sadikin: Kebijakan, Peran, dan Pencapaiannya

Pada 1966, Ali Sadikin dipilih oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Gubernur Jakarta. 

Soekarno mengatakan bahwa Ali memiliki watak yang keras, sehingga ia akan menjadi sosok ditakuti oleh orang lain.

Selain itu, Ali juga dianggap mengerti urusan laut dan pelabuhan, sebab ia adalah seorang Mayor Jenderal Angkatan Laut Korps Komando Operasi (KKO/Marinir). 

Ali Sadikin menjadi gubernur pertama dengan masa jabatan paling lama, yaitu 11 tahun.

Kiprah

Ali Sadikin lahir di Sumedang, 7 Juli 1927. 

Sewaktu kecil, Ali bercita-cita menjadi seorang pelaut. Ia kemudian masuk ke Sekolah Tinggi Pelayaran pada masa Jepang. 

Setelah itu, pada masa perang kemerdekaan, ia masuk ke BKR-Laut, cikalbakal TNI AL. 

Kemudian, Ali dikirim ke Tegal untuk membentuk pangkalan Angkatan Laut dan Korps Marinir.

Tidak hanya berkiprah di Angkatan Laut, Ali juga turut berjuang dalam menumpas perisitwa Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). 

Konon katanya, ia menembaki musuh sembari berjalan maju. Ali Sadikin berjuang dengan garang dalam melawan para musuhnya.

Selanjutnya, Ali Sadikin juga pernah menjabat sebagai Deputi Kepala Staf Angkatan Laut. 

Kemudian, sejak 13 November 1963- 28 Maret 1966, ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja. 

Selain itu, Ali Sadikin juga merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Kompartemen Maritim ke-1 sejak 27 Agustus 1964 hingga 28 Maret 1966.

Gubernur Jakarta

Pada 1966, Ali Sadikin dipilih oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Gubernur Jakarta. Kala itu, Ali merasa bingung, kenapa ia yang ditunjuk.

Ali dilantik oleh Soekarno pada 28 April 1966.

Usai dilantik, Ali mendapatkan jawaban kenapa Soekarno memilihnya sebagai Gubernur Jakarta.

Soekarno mengatakan bahwa Ali memiliki watak yang keras, sehingga ia akan menjadi sosok ditakuti oleh orang lain.

Selain itu, Ali juga dianggap mengerti urusan laut dan pelabuhan, sebab ia adalah seorang Mayor Jenderal Angkatan Laut Korps Komando Operasi (KKO/Marinir).

Sebelum menjabat sebagai gubernur, Ali Sadikin juga sempat menjabat sebagai Deputi Kepala Staf Angkatan Laut.

Ia juga menjabat sebagai Menteri Perhubungan Laut pada Kabinet Kerja. Kemudian, ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan Laut pada Kabinet Dwikora.

Setelah dilantik sebagai Gubernur Jakarta, Sadikin banyak bersumbangsih dalam mengembangkan jakarta menjadi kota metropolitan yang modern.

Kendati demikian, Ali Sadikin sempat mempertanyakan, kenapa Presiden Soekarno mempercayakan jabatan gubernut tersebut kepadanya.

Ali Sadikin baru mendapat jawabannya setelah ia dilantik. Presiden Soekarno mengatakan bahwa ada sesuatu dalam diri Ali yang ditakuti oleh orang lain.

Ali Sadikin merupakan orang yang keras, sehingga menurut Soekarno ia dapat engurus kota Jakarta, meski dengan sedikit keras kepala.

Kala itu, Soekarno melihat banyak orang yang membuang sampah di pinggir jalan di Jakarta. Oleh sebab itu, masalah Jakarta perlu ditangani oleh orang yang sedikit keras.

Selain watak yang keras, Ali juga dipilih karena ia paham tentang urusan laut dan pelabuhan. 

Hal tersebut didukung dengan latar belakangnya sebagai seorang Letnan Jenderal Angkatan Laut Korps Komando Operasi (KKO/Marinir). 

Pencapaian

Selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta, ia telah menetapkan banyak kebijakan dan melakukan proyek pembangunan.

Salah satu kebijakan yang ia keluarkan adalah menerapkan pajak judi. Kebijakan ini bermula saat Bang Ali memikirkan perjudian liar yang terjadi di Jakarta.

Waktu itu, ia menanyakan aturan pajak judi kepada ahli hukum, yaitu Djumadjitin.

Melalui Djumadjitin, Ali mengetahui bahwa pemerintah daerah memungkinkan untuk memungut pajak atas izin perjudian berdasarkan aturan UU Nomor 11 Tahun 1957.

Oleh sebab itu, Ali merasa memiliki kekuatan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Ali mengaku, kebijakannya menerapkan pajak judi banyak menerima pertentangan.

Ia juga mengakui bahwa judi itu haram dan tidak dibenarkan dalam agama apa pun. Akan tetapi, pajak judi digunakan untuk kepentingan rakyat Jakarta.

Dari uang itu, pemerintah DKI dapat membangun gedung-gedung sekolah dasar, perbaikan dan pemeliharaan jalan, pembangunan fasilitas perkotaan, dan banyak lainnya. 

Dari informasi yang didapat, penghasilan dari pajak judi mencapai Rp 600 juta dalam setahun. Angka tersebut sudah melebihi sumber penghasilan lainnya.

Meski banyak diberi julukan buruk oleh masyarakat, seperti gubernur judi dan gubernur maksiat, Ali tidak merasa terpukul.

Ia memanfaatkan uang pajak judi tersebut untuk membangun sekolah.

Pendidikan yang minim di Jakarta telah menjadi fokus utama Ali sejak hari pertama ia dilantik sebagai gubernur.

Oleh sebab itu, guna memajukan pendidikan bangsa, Ali mendirikan lima gedung sekolah dasar. 

Selain itu, Ali Sadikin juga berhasil memperbaiki sarana transportasi di Jakarta dengan menghadirkan banyak bus kota.

Ia juga menata trayeknya, serta membangun halte (tempat menunggu) bus yang nyaman.

Masa jabatan Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta berakhir pada 1977. Posisinya digantikan oleh Letnan Jenderal Tjokropranolo.

Setelah berhenti dari jabatannya tersebut, Ali tetap aktif dalam menyumbangkan isi pikirannya untuk membangun Jakarta dan Indonesia.

Petisi 50

Pada 5 Mei 1980, Ali merupakan salah satu orang yang menandatangani Petisi 50.

Petisi 50 adalah dokumen yang berisi protes kepada Soeharto mengenai penggunaan filsafat negara Pancasila terhadap lawan-lawan politiknya.

Sikap Soeharto dianggap keliru dalam menafsirkan Pancasila sehingga dianggap ancaman bagi lawan-lawan politiknya.

Selain Ali Sadikin, para senior jenderal lain juga turut menandatangani petisi tersebut, seperti Ahmad Yunus Mokoginta, Abdul Haris Nasution, dan Laksamana Nasir.

Setelah banyak bersumbangsih untuk Indonesia, Bang Ali meninggal di Singapura pada Selasa, 20 Mei 2008. 

Jenazahnya dikebumikan di Pemakaman Tanah Kusir, Jakarta, keesokan harinya.