Gerakan Non-Blok (GNB): Latar Belakang, Tujuan, dan Peran Indonesia

Oleh: Yopi Nadia, Guru SDN 106/IX Muaro Sebapo, Muaro Jambi, Provinsi Jambi

KOMPAS.com - Gerakan Non-Blok (GNB) merupakan kumpulan negara yang menyatakan sikap tidak memihak kelompok tertentu.

GNB atau Non-Aligned Movement adalah organisasi internasional yang terdiri dari 100 negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apa pun.

Awalnya, GNB merupakan himpunan negara yang baru merdeka, atau negara berkembang yang tidak memihak pada salah satu blok, di era perang dingin.

Latar belakang berdirinya GNB

Kata "non-blok" diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri India, Nehru, dalam pidatonya pada 1954 di Colombo, Sri Lanka.

Dalam pidato itu, Nehru menjelaskan lima pilar yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut Panchsheel (lima pengendali).

Prinsip ini kemudian digunakan sebagai basis dari Gerakan Non-Blok (GNB). Lima prinsip tersebut adalah:

• Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan
• Perjanjian non-agresi
• Tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain
• Kesetaraan dan keuntungan bersama
• Menjaga perdamaian.

Baca juga: Latar Belakang Terbentuknya Gerakan Non-Blok

Pendirian GNB terjadi saat diselenggarakannya Konferensi Asia–Afrika (KAA) di Bandung, pada 1955. KAA berlangsung pada 18–24 April 1955, dan dihadiri 29 kepala negara dan pemerintahan di Benua Asia dan Afrika yang baru merdeka.

KAA ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendalami masalah dunia saat itu, serta merumuskan kebijakan bersama di antara negara baru tersebut dalam dunia internasional.

Konferensi ini kemudian menyepakati “Dasasila Bandung” yang dirumuskan sebagai prinsip dasar penyelenggaraan hubungan dan kerja sama antarbangsa.

Sejak saat itu, proses pendirian GNB semakin nyata, dan dalam proses ini ada banyak tokoh yang berperan penting di dalamnya.

Tokoh tersebut, antara lain Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito.

Kelima tokoh tersebut kini dikenal sebagai pendiri Gerakan Non-Blok.

Baca juga: Peran Indonesia dalam Gerakan Non-Blok

GNB berdiri saat diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I GNB di Beograd, Yugoslavia pada 1–6 September 1961.

KTT pertama ini dihadiri 25 negara, yakni: Afghanistan, Algeria, Arab Saudi, Cyprus, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Kamboja, Kongo, Kubu, Lebanon, Mali, Maroko, Mesir, Myanmar, Nepal, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Suriah, Tunisia, Yaman, dan Yugoslavia.

Dalam KTT I tersebut, negara pendiri GNB bersepakat untuk mendirikan gerakan dan bukan organisasi. Guna menghindarkan diri dari implikasi birokrasi dalam membangun upaya kerja sama di antara mereka.

KTT I juga menegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada peran pasif dalam politik internasional. Namun, merumuskan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara anggota.

GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia. Karena sejak awal terbentuknya, Indonesia memiliki peranan sentral.

KAA menjadi bukti peran dan kontribusi Indonesia dalam memelopori berdirinya GNB. Secara khusus, Presiden Soekarno juga diakui sebagai tokoh penggagas dan pendiri GNB.

Indonesia menilai GNB penting, karena prinsip dan tujuannya merupakan refleksi dari perjuangan serta tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana yang tertulis dalam UUD 1945.

Baca juga: Konferensi Kolombo dan Konferensi Panca Negara, Cikal Bakal KAA

Tujuan GNB

Gerakan Non-Blok (GNB) memiliki tujuan ke dalam, yakni mengatur kerja sama di antara anggotanya, dan tujuan ke luar, yaitu mengatur hubungan dengan dunia luar.

Tujuan ke dalam GNB adalah meningkatkan kehidupan masyarakat di negara-negara anggotanya dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.

Sedangkan tujuan ke luarnya adalah meredakan ketegangan dunia akibat pertentangan dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, hingga tercipta perdamaian dunia.

Berdasarkan dua tujuan tersebut, fokus utama perhatian GNB adalah:

• Mendukung tercapainya hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas nasional bagi negara anggota
• Menentang politik apartheid, yaitu diskriminasi berdasarkan warna kulit. Tidak memihak pada pakta militer multilateral
• Berjuang menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasisme, pendudukan dan dominasi asing, serta pelucutan senjata
• Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain
• Hidup berdampingan secara damai
• Menolak penggunaan atau ancaman kekuatan dalam hubungan internasional, pembangunan ekonomi-sosial, dan restrukturisasi sistem perekonomian internasional
• Melakukan kerja sama internasional berdasarkan persamaan hak.

Baca juga: Dampak Konferensi Asia Afrika

Peran Indonesia dalam GNB

Dalam GNB, Indonesia memiliki peranan strategis. Apa sajakah itu? Berikut beberapa di antaranya: 

• Sebagai pelopor GNB

Sudah disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia turut andil dalam berdirinya gerakan ini. Bahkan Presiden Soekarno menjadi tokoh pendiri GNB bersama tokoh dunia lainnya.

• Menjadi tuan rumah KAA dan KTT

Konferensi Asia–Afrika (KAA) merupakan cikal bakal lahirnya GNB. Pada saat itu, KAA dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat.

Pada waktu itu, ada beberapa negara yang memilih untuk memihak dua blok, dan menyatakan keinginannya untuk bersikap netral.

Selain KAA, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah KTT GNB ke-X yang diadakan di Jakarta, pada 1–6 September 1992.

• Memimpin GNB

Tak hanya menjadi tuan rumah, Indonesia juga pernah menjadi pemimpin GNB. Pada KTT GNB ke-X, Presiden Soeharto ditunjuk sebagai Ketua Gerakan Non Blok.

Baca juga: Konferensi Asia-Afrika 1955: Sejarah, Peserta, dan Hasilnya

Berprinsip sama seperti GNB, sejak merdeka, Indonesia menentang beragam kerjahatan internasional, terutama penjajahan.

Perdamaian ini dijunjung dan diaplikasikan dalam politik luar negeri bebas aktif, di mana hal tersebut ternyata sejalan dengan prinsip GNB.