Oleh: Ani Rachman, Guru SDN No.111/IX Muhajirin, Muaro Jambi, Provinsi Jambi
KOMPAS.com - Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonominya sangat buruk. Karena adanya inflasi dan blokade ekonomi oleh Belanda (NICA).
Guna mengatasinya, pemerintah dan rakyat terus berupaya untuk memulihkan ekonomi juga meningkatkan kesejahteraan bersama.
Pada Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai upaya pemecahan masalah ekonomi yang mendesak. Upaya tersebut adalah:
Berikut penjelasannya:
Upaya ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Indonesia saat itu, Ir. Surachman, pada Juli 1946. Pinjaman nasional ini akan dibayar kembali dalam jangka waktu 40 tahun.
Konferensi ini dihadiri para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung terhadap masalah ekonomi di Jawa.
Baca juga: Pembentukan Kabinet pada Awal Kemerdekaan
Konferensi ini dipimpin Menteri Kemakmuran, Ir. Darmawan Mangunkusumo. Konferensi ini bertujuan menyepakati solusi atas permasalahan ekonomi yang mendesak.
Setelah konferensi pertama, pertemuan kedua diadakan di Thoreau pada 6 Mei 1946. Konferensi ini membahas permasalahan ekonomi yang lebih luas.
Contohnya perencanaan ekonomi pemerintah, keuangan negara, pengendalian harga, alokasi, serta distribusi tenaga kerja.
Atas inisiatif Menteri Kemakmuran, dr. A.K. Gani, badan ini dibentuk untuk merencanakan pembangunan ekonomi selama dua hingga tiga tahun.
Perencanaan ini ditujukan untuk mengoordinasikan dan merasionalisasi seluruh cabang produksi dalam bentuk badan hukum.
Misalnya seperti apa yang telah dilakukan BPPGN (Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara dan PPN (Perusahaan Perkebunan Negara).
Baca juga: Penyebab Inflasi Setelah Proklamasi Kemerdekaan
Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, I.J. Kasimo. Upaya ini dilakukan dengan merencanakan produksi tiga tahun (1948-1950) untuk usaha swasembada pangan.
Untuk meningkatkan produksi bahan pangan, Kasimo menyarankan agar:
Merupakan organisasi yang dipimpin B.R. Motik. Bertujuan menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta.
Harapannya, individualisasi dalam ekonomi, terutama di kalangan organisasi pedagang, bisa dilenyapkan. Sehingga mampu memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia.
Baca juga: Kondisi Indonesia Pasca Proklamasi Kemerdekaan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.