Maklumat Pemerintah 3 November 1945, Lahirnya Partai Politik

Maklumat Pemerintah 3 November 1945 disebut juga sebagai tonggak awal demokrasi ndonesia.

Maklumat dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu pada Januari 1946.

Meski dikeluarkannya maklumat sudah direspon dengan antusias oleh berbagai kekuatan politik.

Baca juga: Terbentuknya NKRI dan Pemerintahan

Namun pemerintah masih menghadapi persoalan bangsa, mulai dari upaya Belanda masuk kembali menjajah Indonesia hingga pertentangan idelogis di kalangan anak bangsa.

Rencana proses demokrasi Indonesia dengan diselenggarakan Pemilu pada 1946 tidak terwujud.

Karena bangsa Indonesia masih fokus pada perjungan mempertahankan kemerdekaan. Apalagi dengan kedatangan kembali pasukan sekutu untuk menjajah.

Konflik antar partai

Perkembangan kehidupan multipartai pada saat diwarnai konflik antar partai.

Dalan buku Presidensialisme setengah hati: Dari Dilema ke Kompromi (2010) karya Hanta Yuda, adanya konflik antar partai menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas jalannya pemerintahan.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kelembagaan sistem multipartai saat itu masih rendah.

Ketidakstabilan politik masa itu terlihat dari jatuh bangunnya kabinet. Kabinet sering kali mendapat mosi tidak percaya dari kelompok oposisi.

Baca juga: Daftar Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian

Pergantian kabinet parlementer selam itu tidak kurang dari 25 kabinet.

Pasca pemilu pertama pada 1955, pemerintah dengan struktur politik multipartai belum menunjukkan stabilitas politik.

Hal ini terlihat masih pendeknya usia yang tidak mencapai lebih dari dua setengah tahun.

Kabinet Ali Sastroamidjojo II hanya berlangsung 1 tahun, 24 Maret 1956 hingga 8 April 1957.

Kabinet Djuanda bahkan hanya berlangsung 3 bulan, dari 19 April hingga berakhirnya sistem parlementer dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.