Sejarah Konflik Natuna dan Upaya Indonesia

KOMPAS.com - Pulau Natuna berada di Provinsi Kepulauan Riau dan berada dekat dengan Laut China Selatan.

Kawasan tersebut sampai saat ini menjadi sumber konflik antara kedaulatan Indonesia dengan China.

Diambil dari jurnal Konflik Kepulauan Natuna antara Indonesia dengan China (2017) oleh Butje Tampil, isu tersebut menguak setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengkritik peta dari China yang memasukkan daerah Natuna ke dalam wilayahnya.

Sejarah Natuna

Natuna terdiri dari tujuh pulau dengan Ibu Kota di Ranai. Pada 1957, Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia.

Namun pada abad ke-19, Kepulauan Natuna akhirnya masuk ke dalam kepenguasaan Kedaulatan Riau dan menjadi wilayah dari Kesultanan Riau. Natuna sampai saat ini masih menjadi jalur strategis dari pelayaran internasional.

Baca juga: Kekayaan dan Potensi Natuna

Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa.

Pada 18 Mei 1956, pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

- Teritorial Laut China Selatan yang di klaim China

Konflik Natuna

Berada di kawasan dengan sumber daya alam melimpah dan berbatasan langsung dengan laut bebas membuat Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga.

Kontraversi diawali dari Malaysia yang menyatakan bahwa Natuna secara sah seharusnya milik Malaysia. Namun untuk menghindari konflik panjang, pada era konfrontasi 1962-1966 Malaysia tidak menggugat status Natuna.

Lepas dari konflik tersebut, Indonesia membangun berbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 kilometer persegi.

Etnis Melayu menjadi penduduk mayoritas di Natuna, mencapai sekitar 85 persen. Suku Jawa sekitar 6,34 persen dan etnis Tionghoa sekitar 2,52 persen.

Baca juga: Kabupaten Natuna, Jalur Pelayaran Internasional

Selepas kofrontasi Indonesia-Malaysia, sentimen anti China di kawasan Natuna muncul. Dari 5.000-6.000 orang, tersisa 1.000 orang etnis China.

Kemudian muncul slentingan warga keturunan Tionghoa menghubungi Presiden China saat itu, Deng Xiaoping untuk mendukung kemerdekaan Natuna.

Meski banyak pihak yang memaksa merebut Natuna, secara Hukum Internasional, negosiasi yang dibangun China tidak dapat dibuktikan sampai saat ini.

Pada 2009 secara nyata China melanggar Sembilan Titik ditarik dari Pulau Spartly ditengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya.