Peran Indonesia di PBB

Sejak pertama bergabung hingga kini, Indonesia berkontribusi banyak bagi PBB beserta program-programnya.

Sebagai anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Misalnya, ECOSOC (Dewan Ekonomi dan Sosial), ILO (Organisasi Buruh Internasional), maupun FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian).

Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai ketua sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

Apa saja peran Indonesia dalam PBB?

Menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan

DK PBB adalah organisasi PBB yang tanggung jawab utama adalah pemeliharaan dan keamanan internasional. Organisasi DK sudah ada pada 1945 dan markas besar ada di New York Amerika Serikat.

Sebanyak enam negara merupakan anggota tidak tetap. Pada 1965 lewat Amandemen Piagam PBB, anggota tidak tetap bertambah menjadi 10 anggota dari enam anggota.

Anggota tidak tetap dipilih sesuai letak geografis dengan lima anggota dari Afrika atau Asia. Satu anggota dari Eropa Timur, dua anggota dari Amerika Latin, dan dua anggota dari Eropa Barat atau daerah lain.

Anggota tidak tepak dipilih oleh Majelis Umum PBB untuk masa jabatan dua tahun. Presiden dipegang oleh setiap anggota yang dipilih secara bergilir.

Setiap anggota memiliki satu suara, namun hanya lima anggota tetap memiliki hak veto. Hak veto adalah suara yang memungkina lima anggota tetap untuk mencegah adopsi resolusi Dewan Keamanan PBB yang subtansi.

Dilansir dari situs resmi Kementerian Luar Negeri, Indonesia pertama menjadi anggota tidak tetap pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yakni 1974-1975, dan 1995-1996.

Selanjutnya pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada 2007-2000. Kemudian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2018-2020 bersma Jerman, Afrika Selatan, Belgia, dan Republik Dominka.

Pada proses pemilihan periode 2018-2020 melalui pemungutan suara, Indonesia memperoleh 158 suara dari total 192 suara anggota yang memiliki hak pilih.

Selama menjadi anggota tidak tetap, Indonesia memainkan peranan sebagai suara penengah dan menjembatani serta membentuk konsensus di antara para anggota DK PBB dan luas di negara anggota PBB.

Kemudian membentuk kemitraan global dalam membahas implikasi keamanan pada ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup. Lalu dengan meningkatkan peranan perempuan dalam proses perdamaian.

Indonesia juga akan memberikan perhatian khusus pada isu Palestina. Sikap sesuai dengan komitmen Indonesia pada penghapusan penjajahan di dunia serta kedekatan Indonesia dan Palestina.

Menjadi anggota Dewan HAM

Indonesia berhasil memperoleh dukungan suara dari 174 negara dan terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022.

Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB sebanyak empat kali. Yakni pada periode 2006-2007 selaku founding member.

Kemudian Indonesia terpilih kembali untuk masa jabatan 2007-2010, 2011-2014, kemudian 2015-2017 sebelum terpilih lagi pada tahun ini.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, Indonesia memiliki sejumlah prioritas dan komitmen sebagai anggota Dewan HAM PBB baik skala global, regional, maupun nasional.

Prioritas Indonesia dalam skala global adalah untuk mendorong Dewan HAM PBB yang lebih efisien dan efektif.

Pada skala regional, Indonesia diharapkan mampu berperan dalam memajukan kerja sama bilateral, regional, dan internasional untuk meningkatkan kapasitas negara anggota dalam bidan HAM.

Untuk mewujudkannya, Indonesia akan memperkuat kinerja ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights (AICHR) dan mekanisme HAM lainnya.

Selain itu, Indonesia akan memajukan cita-cita demokratis di Asia Pasifik dan kawasan lain melalui Bali Democracy Forum.

Indonesia terlibat dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Sesuai Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV, salah satu tujuan negara yakni menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dikutip dari PBB dan Organisasi Internasional (2018), keterlibatan Indonesia sejak tahun 1957 telah diakui berbagai pihak.

Indonesia diberi kepercayaan oleh PBB untuk mengirim personel keamanan terbaiknya dalam menjalankan Misi Pemerliharaan Perdamaian.

Pasukan tentara, kepolisian, dan sipil Indonesia dikenal dengan nama Kontingen Garuda.

Menjadi anggota Komisi Hukum Internasional PBB

Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menlu Mochtar Kusuma Atmadja sebagai anggota International Law Commission (ILC) pada periode 1992-2001.

Pada pemilihan terakhir yang berlangsung pada Sidang Majelis Umum PBB ke-61, Duta Besar Nugroho Wisnumurti terpilih sebagai anggota ILC periode 2007-2011, setelah bersaing dengan 10 kandidat lainnya dari Asia.

(Sumber: Kompas.com/Ardi Priyatno Utomo)