Sejarah Perumusan UUD 1945

Sejarah perumusan UUD 1945 bermula dari peristiwa kalahnya Jepang kepada sekutu pada Perang Dunia II.

Tahukah kamu bagaimana sejarah proses perumusan UUD 1945?

Sejarah

Perumusan UUD 1945 berawal dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 April 1945.

Pada masa itu, Sukarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang disebut Pancasila.

Gagasan tersebut disampaikan kepada komite BPUPKI pada sidang pertama, 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945.

Setelah BPUPKI berhasil merumuskan rancangan dasar negara, selanjutnya BPUPKI merumuskan rancangan UUD pada 10-16 Juli 1946.

Maka dibentuklah panitia 9 perumus atau perancang UUD dalam sidang tersebut pada 22 Juni 1945.

Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), panitia perancang UUU diketuai oleh Sukarno dan anggotanya berjumlah 38 orang di BPUPKI.

Panitia 9 tersebut merumuskan pembukaan yang disebut Piagam Jakarta yang kemudian direncanakan sebagai pembukaan UUD 1945.

Sempat mengalami perdebatan, akhirnya secara resmi menjadi Pembukaan UUD 1945.

Pada kesempatan tersebut, dibentuk juga panitia kecil perancang kecil yang diberi tugas untuk merumuskan rancangan UUD dengan segala pasal-pasalnya. Panitia kecil tersebut diketuai oleh Soepomo.

Pada 11 Juli 1945, panitia perancang UUD secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD.

Pada 14 Juli, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari panitia perancang UUD. Ada tiga hal yang dilaporkan Sukarno sebagai ketua panitia 9, yakni:

1. Pernyataan Indonesia Merdeka
2. Pembukaan UUD
3. Batang tubuh UUD

Dampak Jepang kalah di Perang Dunia II

Latar belakang perumusan UUD terjadi karena dampak dari kekalahan Jepang dari sekutu pada Perang Dunia II.

Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu. Pernyataan itu diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang Kaiso Kuniaka pada 7 September 1944.

Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan (2007), Jepang merasa terdesak dan terancam dengan serangan dari sekutu.

Kemudian Perdana Menteri, Kaiso Kuniaka mengambil kebijakan politik khusus untuk Indonesia. Janji tersebut mulai terealisasi dengan membentuk Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai atau BPUPKI.

Tugas BPUPKI, mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain yang diperlukan untuk pembentukan negara Indonesia merdeka.

Pengumuman dan pengangkatan keanggotaan BPUPKI dilakukan oleh Letnan Jenderal Nagano Yoichiro pada 29 April 1945.

Pada pengumuman tersebut diangkat sebagai Ketua BPUPKI adalah Radjiman Wediodiningrat dengan dibantu R.P Soeroso dan seoran g kebangsaan Jepang Ichibangase Yoshio.

Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertama ke Hiroshima. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan pemerintah Jepang dan dibentuk PPKI.

Pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan ke Nagasaki. Kondisi itu melumpuhkan pemerintaha Jepang dan 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat.

Berita kekalahan Jepang didengar oleh pemuda Indonesia dan mendesak untuk di proklamasikan kemerdekaan Indonesia.

BPUPKI dibubarkan

Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugas-tugasnya yang menyusun rancangan UUD 1945.

Selanjutnya dibentuk Dokuritsu Junbi Iinkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945.

Tugas PPKI melanjutkan tugas BPUPKI untuk mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk pendirian bangsa.

PPKI diketuai olah Sukarno dengan Mohammad Hatta sebagai wakil ketua. Untuk penasehatan PPKI adalah Ahmad Soebardjo.

Jumlah PPKI ada 21 orang dari berbagai daerah dan ditambah enam orang lagi tanpa sepengetahuan pemerintah Jepang.