Kompas.com - 30/06/2021, 18:45 WIB
Ilustrasi perubahan iklim. World Meteorological Organization (WMO) mencatat 2020 adalah salah satu tahun terpanas dalam sejarah iklim Bumi. SHUTTERSTOCK/ParabolStudioIlustrasi perubahan iklim. World Meteorological Organization (WMO) mencatat 2020 adalah salah satu tahun terpanas dalam sejarah iklim Bumi.

KOMPAS.com - Lima negara menjadi ancaman gagalnya kesepakatan atau Perjanjian Paris (Paris Agreement), dan Indonesia adalah salah satunya.

Hal ini disampaikan dalam laporan terbaru yang diterbitkan oleh lembaga Think Tank Carbon Tracker Initiative, dalam judul laporan Do Not Revive Coal.

Perjanjian Paris adalah kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim, yang dilaksanakan di Paris, Prancis pada tahun 2015.

Baca juga: Laporan Terbaru Kebijakan Iklim Indonesia Tak Selaras Perjanjian Paris, 3 Saran Aktivis Lingkungan

Komitmen negara-negara dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC) untuk periode 2020-2030.

Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam hal ini mengawal reduksi atau pengurangan emisi karbon dioksida.

Adapun, tujuan utama Perjanjian Paris tersebut adalah menjaga kenaikan temperatur global abad ini di bawah 2 derajat Celcius dan untuk mendorong upaya untuk membatasi kenaikan suhu lebih jauh ke 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ancaman tidak tercapainya target Perjanjian Paris ini berasal dari lima negara yaitu Jepang, Indonesia, India, Vietnam, dan Tiongkok.

Lantas, mengapa kelima negara ini bisa mengancam Perjanjian Paris?

Alasa utama ancaman gagalnya Perjanjian Paris yang ditemukan adalah persoalan rancangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Diketahui bahwa kelima negara ini berencana membangun 600 PLTU batu bara baru yang mencakup sekitar 80 persen dari porsi batu bara baru global.

Kapasitas dari seluruh PLTU itu melebihi 300 gigawatt (GW).

Hal ini dianggap mengkhawatirkan, karena tak menghiraukan seruan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres untuk membatalkan PLTU batu bara baru.

Pasalnya, negara Jepang, Indonesia, India, Vietnam, dan Tiongkok mengoperasikan 3/4 PLTU yang ada di seluruh dunia.

Sebanyak 55 persen adalah negara Tiongkok dan 12 persen adalah India.

Sekitar 27 persen kapasistas PLTU batu bara global tidak dapat menghasilkan keuntungan, dan 30 persen hampir mencapai titik breakeven.

Indonesia sendiri masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan penggunaan PLTU batu bara ini.

Di mana kapasitasnya mencapai 45 GW dan 24 GW pembakit baru sudah direncanakan untuk dibangun.

Baca juga: 5 Alasan Negara Perlu Tegas Ambil Kebijakan soal Perubahan Iklim

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.