Bangun Infrastruktur, Basuki Sampaikan 3 Pesan Ini ke Anak Buahnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan tiga pesan kepada jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 dan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Tahun Anggaran 2023, Jumat (13/1/2023).

Menurut dia, tiga hal penting ini harus diperhatikan insan Kementerian PUPR dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Pertama, dia meminta jajarannya untuk mempercepat pembelanjaan anggaran pembangunan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Percepatan pembelanjaan harus dilakukan sebagai kementerian yang ditugaskan untuk membelanjakan anggaran pembangunan.

“Kita diberi amanah untuk membelanjakan anggaran tersebut sesuai aturan yang ada, dengan regulasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumennya. Jadi harus cepat,” ucap Basuki dikutip dari laman Kementerian PUPR, Senin (16/1/2023).

Kedua, pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pemanfaatan, ketepatan sasaran, dan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).

Baca juga: Jokowi Minta Tak Ada Proyek Mangkrak Saat Masa Jabatannya Berakhir

"Semua infrastruktur yang telah selesai dibangun harus dimanfaatkan. Jangan sampai begitu dicek ternyata belum bermanfaat bagi masyarakat,” lanjutnya.

Basuki berpendapat, lebih baik tidak mengeluarkan uang belanja, daripada tidak bermanfaat. Jika demikian, maka lebih baik pembangunannya dibatalkan.

Dia menambahkan, pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) menunjukkan tingkat peradaban bangsa.

Oleh sebab itu, Kementerian PUPR menggunakan prinsip OPOR, di mana infrastruktur yang sudah dibangun tidak hanya dioperasikan, tetapi juga dipelihara, dioptimalisasi, dan direhabilitasi jika mengalami penurunan manfaat.

“Pelihara yang sudah dibangun. Saat akan dimanfaatkan, semuanya harus dicek dan harus bersih dari sisa-sisa material. Ke depannya, sisi estetika dan lingkungan harus lebih baik,” terang dia.

Ketiga, Basuki mendorong jajarannya untuk mencermati serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas pekerjaan jasa konstruksi.

"Saya minta para kepala balai dan satker (satuan kerja) untuk mencereweti penyedia jasa dengan menggunakan langgam kita, jangan langgam mereka. Awasi supaya kualitas pekerjaan terjaga. Intinya, jika penyedia jasa terlambat, berikan punishment (hukuman),” tandasnya.