Pentingnya Sosialisasi Penataan Ruang untuk Keselamatan Warga akibat Gempa

GEMPA yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada 21 November 2022 lalu sudah seharusnya menjadi pelajaran betapa pentingnya penataan ruang yang baik mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Jika dilihat, dampak kerusakan parah yang terjadi akibat gempa adalah longsor yang menimbun rumah-rumah warga.

Salah satu daerah terparah akibat yakni di Cugenang yang memiliki kontur wilayah perbukitan yang berbatasan dengan daerah Puncak Bogor.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun memutuskan untuk merelokasi warga yang tinggal di daerrah Cugenang, karena daerah tersebut dinilai rawan untuk kembali dihuni.

Presiden Jokowi mengatakan, Pemerintah telah menyiapkan dua tempat relokasi yang diprioritaskan bagi warga terdampak yang rumahnya berada di pusat gempa.

Tak hanya di Cianjur, kita juga masih mengingat banyaknya warga yang harus direlokasi akibat tempat tinggalnya terkena fenomena likuifaksi (tanah mencair alias jadi lumpur) di Petobo, Sulawesi Tengah. Ratusan rumah hilang tertimbun tanah saat gempa Donggala berkekuatan Magnitudo 7,4 pada 2018 silam.

Dikutip dari berbagai pemberitaan media, sejumlah anggota Dewan di antaranya Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dan Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menyampaikan, sudah semestinya langkah evaluasi tata ruang dan implementasinya dilakukan agar tidak terus-menerus menjadi risiko tinggi jika kembali terjadi gempa.

Penataan ruang sejatinya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman sehingga dapat hidup aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Dengan berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu keselamatan warga masyarakat, untuk itu perlunya penetapan kawasan rawan bencana tersebut dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten/Kota, khususnya pada rencana pola ruang.

Terkait penyelenggaraannya penataan ruang harus memerhatikan keharmonisan lingkungan, keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan perlindungan fungsi ruang serta pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Selain itu, penataan ruang juga harus berbasis mitigasi bencana sebagai upaya dalam meningkatan keselamatan dan kenyamanan hidup dengan pengaturan zonasi yang baik.

Saat ini, sudah banyak peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang mengatur penataan ruang. Namun seringkali masih ditemukan beberapa permasalahan yang meliputi penegakan hukum, kelembagaan, konflik kepentingan, dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Hal ini ditunjukkan oleh beberapa fenomena seperti terjadinya bencana alam berupa banjir, tanah longsor akibat deforestasi yang tidak terkendali, degradasi kualitas lingkungan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) di hampir seluruh kota-kota besar.

Permasalahan-permasalahan penataan ruang lainnya yakni penyusunan rencana tata ruang yang memakan waktu lama sehingga pada saat ditetapkan sudah berbeda dengan kondisi eksisting.

Permasalahan lain adalah tidak tersosialisasikannya penataan ruang dengan baik kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.