Per 5 Desember, Kementerian PUPR Tangani 1.806 Layanan Konsultasi Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan terus melakukan pengawasan terhadap program Klinik Rumah Swadaya (KRS).

Tujuannya memastikan pemberian layanan yang lebih baik kepada masyarakat dan membangkitkan keswadayaan masyarakat dalam membangun rumah layak huni secara swadaya.

Untuk itu, Kementerian PUPR melaksanakan rapat evaluasi layanan Klinik Rumah Swadaya tahun 2022 pada Rabu (7/12/2022).

Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR K.M Arsyad menyampaikan, konsep awal KRS adalah memfasilitasi penyediaan jasa perumahan swadaya dalam rangka pendampingan bagi perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

"Adapun konsep ruang lingkup meliputi jasa konseling bidang perumahan dan fasilitasi dengan menghubungkan akses masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni secara swadaya," ujarnya dikutip dari laman Ditjen Perumahan Kementerian PUPR.

Baca juga: Mau Konsultasi Gratis soal Rumah? Bisa lewat Program Kementerian PUPR

Pada tahun 2022 pengembangan program Klinik Rumah Swadaya melibatkan 4 unit kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) sebagai perintis, dan 1 Satker Penyediaan Perumahan.

Adapun 4 unit kerja BP2P yang dimaksud meliputi BP2P Sumatera III, BP2P Kalimantan I, BP2P Jawa II, dan BP2P Jawa III. Sementara 1 Satker yang dimaksud yakni Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Bali.

"Target layanan KRS sebesar 250 layanan per balai/satker sampai dengan Desember 2022, sehingga target capaian layanan total sebesar 1.250 layanan," kata Arsyad.

Berdasarkan data per 5 Desember 2022, capaian KRS sudah melebihi target, dengan jumlah 1.806 layanan. Dengan jumlah rumah yang telah mendapat layanan bantuan teknis sebanyak 806 unit.

Baca juga: Catat, Rumus Menghitung Luas Rumah Ideal buat Orang Indonesia

Rinciannya, sebanyak 336 layanan di BP2P Sumatera III; 305 layanan di BP2P Kalimantan I; 334 layanan di BP2P Jawa II; 660 layanan di BP2P Jawa III; dan 173 layanan di Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Bali.

Kepala BP2P Jawa III Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, M Salahudin Rasyidi menambahkan, pihaknya terus mendorong pelayanan prima bidang perumahan melalui Klinik Rumah Swadaya (KRS).

"Masyarakat bisa melakukan konsultasi mengenai berbagai program perumahan baik secara individu maupun berkelompok," pungkasnya.