Percepat Redistribusi Tanah, Kementerian ATR/BPN Serah Terima Proposal ke KLHK

Kompas.com - 09/08/2022, 13:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan serah terima proposal pelepasan kawasan hutan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Serah terima ini dilaksanakan oleh Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto kepada Menteri LHK Siti Nurbaya pada Selasa (9/8/2022).

Penyerahan proposal dilakukan untuk mempercepat redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan Hutan Produk Konversi Tidak Produktif (HPKv) berbasis penataan agraria berkelanjutan.

Ini merupakan langkah nyata Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Pemerintah Daerah (Pemda) hingga dukungan World Bank untuk mempercepat Program Strategis Nasional (PSN) Refroma Agraria.

Adapun hal tersebut telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024.

Baca juga: Lantik Dua Dirjen Baru Kementerian ATR/BPN, Ini Pesan Hadi Tjahjanto

"Dari target 4,1 juta TORA dari pelepasan kawasan hutan yang sudah kami terima dari KLHK, yang sudah dilepaskan menjadi area penggunaan lain per Juli 2022 adalah seluas 1,6 juta hektar," kata Hadi saat memberikan sambutan acara penyerahan proposal.

Artinya, pelepasan kawasan hutan hingga paruh pertama tahun 2022 baru mencapai 39 persen.

Lanjut Hadi, sertifikat di area penggunaan lainnya yang telah terbit adalah seluas 321.816,48 hektar atau setara dengan 702.239 bidang per Jumat (5/8/2022).

"Sisanya belum bisa ditindak lanjuti dengan redistribusi tanah karena masih belum clean and clear," tambah Menteri Hadi.

Sementara dalam rangka percepatan penyediaan TORA, Kementerian ATR/BPN menginisiasi pengajuan proposal pelepasan kawasan HPKv seluas 53.959,96 hektar.

Baca juga: Sekali Lagi Hadi Tjahjanto Tegaskan, Tak Ada Ampun Bagi Pejabat Pungli BPN

Ini bersumber dari TORA di 4 Provinsi dan 5 Kabupaten, meliputi Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Sintang, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Harapannya tujuan mulia reforma agraria yaitu untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa konflik agraria, menciptakan sumber kemakmuran yang ujungnya untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

"Diharapkan proposal ini bisa jadi pembelajaran bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kabupaten yang lain agar dalam rangka pengembangan perencanaan daerah dapat memasukkan pelepasan kawasan hutan di lokasi HPKv," tutup Hadi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.