Akan Ada Layanan Kereta di IKN, 3 Aspek Ini Wajib Diperhatikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Seiring dengan pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Pemerintah Indonesia merencanakan layanan perkeretaapian di Kalimantan Timur.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, hal ini telah tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Disebutkan bahwa konektivitas kereta api (KA) regional dan penilaian tingkat konsep soal potensi koridor KA dari Balikpapan ke IKN telah mempertimbangkan beberapa aspek.

Aspek pertama mempertimbangkan lingkungan, sosial dan rekayasa teknis. Ini mencakup konsep yang disempurnakan untuk menghindari kendala lingkungan dan sosial lewat adanya pengadaan layanan KA.

Kedua adalah soal konektivitas transit ke berbagai lokasi penting, mencakup pelabuhan, bandara, perkotaan, kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), kawasan ibu kota negara (KIKN) dan kawasan pengembangan ibu kota negara (KPIKN).

 Baca juga: Bappenas Pelajari Kemungkinan Kereta Gantung Jadi Transportasi di IKN

Aspek ketiga adalah soal konektivitas rel regional untuk transportasi barang antara gerbang utama, seperti pelabuhan dan kawasan industri.

"Prinsip kehati-hatian memilih trace yang akan dibangun harus memperhatikan aspek keamanan Kepala Negara, pejabat negara, diplomat asing, karena menyangkut keberadaan Istana Negara sebagai tempat tinggal Presiden dan keluarga," jelas Djoko.

Adapun beberapa ragam kereta yang dibangun, antara lain kereta gantung, KA Trans Kalimantan, KA Perkotaan Balikpapan-KIPP, hingga KA Bandara.

Khusus untuk kereta gantung, Djoko menyebutkan jenis transportasi ini menawarkan sejumlah keunggulan karena bisa menampung hingga 5.000 penumpang per jam dan hemat energi.

Kereta gantung juga membutuhkan lahan yang minim serta biaya investasi, operasional dan perawatan yang rendah.

Baca juga: Kereta Gantung, Transportasi Massal Alternatif Pengurai Kemacetan?

Adapun kriteria pemilihan koridor kereta gantung adalah untuk menghubungkan klaster kantor pemerintahan dengan komersial dan permukiman.

Selain itu, agar dapat digunakan sebagai daya tarik wisata dan terintegrasi dengan moda angkutan umum lain, misalnya bus listrik dan kereta api yang memudahkan akses ke luar KIPP.

Sedangkan di Indonesia, sebelumnya telah beroperasi layanan kereta gantung di kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Juga sempat ada untuk keperluan mobilitas pekerja di Kota Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia.