Ada Hotline, Hadi Minta Pegawai BPN Layani Masyarakat dengan Cepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto meminta kepada pegawai BPN agar memberikan pelayanan dengan cepat kepada masyarakat.

Salah satunya adalah diluncurkannya hotline agar masyarakat bisa melakukan pengaduan pada nomor Whatsapp 0811-1068-0000.

Hotline ini baru saja diluncurkan pada saat dibukanya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (26/7/2022).

"Saya selalu wanti-wanti seperti itu, berikan pelayanan terbaik. Kalau bisa mudah, kenapa harus dipersulit," terang Hadi dalam konferensi pers Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2022.

Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN pun telah meluncurkan Loket Prioritas Pelayanan Pertanahan dan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN).

PELATARAN merupakan loket yang dikhususkan untuk pemilik tanah yang mengajukan
pelayanan pertanahan secara langsung tanpa melalui kuasa.

Program PELATARAN dilakukan pada hari Sabtu-Minggu, khususnya bagi Kantor Pertanahan (Kantah) yang memiliki kriteria berkedudukan di ibu kota provinsi dengan rata-rata jumlah layanan diatas 2.000 berkas per bulan.

Baca juga: Sekali Lagi Hadi Tjahjanto Tegaskan, Tak Ada Ampun Bagi Pejabat Pungli BPN

Sementara itu, total kantah yang akan membuka pelayanan akhir pekan berjumlah 107 unit.

Hadi juga mengingatkan kepada para pegawai BPN agar tidak melakukan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat.

"Saya sampaikan, bila saudara secara hukum melakukan pungli, maka tidak ampun, tidak ada ampun. Akan saya proses," tegas Hadi.

Apabila pejabat Kantor Wilayah (Kanwil) maupun Kantor Pertanahn (Kantah) yang sudah menjalankan sesuai prosedur dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tetapi mereka dikriminalisasi, maka dia tak segan-segan untuk membela mereka.

Selain membahas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Rakernas kali ini akan membahas terkait penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, termasuk mafia tanah.

Lalu, dukungan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terkait Rencana tata ruang dan pengadaan tanah.

Rakernas kali ini juga membahas strategi pembangunan berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam rangka mendukung kemudahan berusaha.