Plus Minus Hadi Tjahjanto yang Berlatar Belakang TNI Atasi Konflik Agraria

JAKARTA, KOMPAS.com - Hadi Tjahjanto telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu (15/6/2022).

Dengan dilantiknya Hadi sebagai pimpinan tertinggi Kementerian ATR/BPN itu, maka dia menggantikan menteri sebelumnya yaitu Sofyan A Djalil.

Sebelum menjadi Menteri ATR/Kepala BPN, jabatan terakhir yang diduduki Hadi adalah sebagai Panglima TNI periode 2017-2021.

Baca juga: Di Bawah Komando Hadi, Pembebasan Lahan IKN Bakal Di-Gaspol

Menurut Ketua Umum Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, latar belakang Hadi yang sebelumnya pernah menjabat Panglima TNI memunculkan dua potensi.

"Pertama, tentu melahirkan pendekatan yang justru kontra-produktif bagi masyarakat yang selama ini menginginkan keadilan karena semakin represif, misalnya," tegas Dewi kepada Kompas.com, Rabu (15/6/2022).

Menurut Dewi, potensi menuju ke arah sana sangat dimungkinkan ada. Karena, pendekatan represif dilihat dari rekam jejak Hadi sebagai Panglima TNI.

Dia membandingkan saat dipimpin oleh Sofyan Djalil saja yang berasal dari sipil bisa menggunakan pendekatan keras dengan melibatkan polisi hingga tentara, contohnya terkait pengadaan tanah.

Namun demikian, jika akan ada perubahan, latar belakang Hadi yang saat ini sudah menjadi Mantan Panglima TNI ini justru dapat memunculkan potensi kedua yakni memahami konflik agraria struktural.

Sehingga, nantinya dapat meminimalisasi keterlibatan pihak kepolisian hingga TNI di wilayah-wilayah konflik agraria.

Baca juga: Menakar Penyelesaian Konflik Agraria di Tangan Mantan Panglima TNI dan Petinggi PSI

"Karena, itu salah satu problem (masalah) juga. Karena, data KPA menunjukkan ribuan petani, masyarakat adat, aktivis ditangkap karena memperjuangkan hak atas tanah," ungkapnya.

Sebab, pendekatan yang dilakukan sebelumnya adalah legalistik hukum positif dan cara-cara militeristik untuk pengamanan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membutuhkan proses pengadaan tanah dalam kurun waktu cepat.

Menurut Dewi, hal ini harus menjadi antisipasi apakah justru kepemimpinan dari latar belakang TNI ini akan produktif dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria atau justru kontra-produktif.

"Karena, ini kan harus membongkar juga keterlibatan oknum-oknum, termasuk secara kelembagaan yang selama ini ikut terlibat dalam memperkeruh dan memperlambat Reforma Agraria," sambungnya.

Dewi mengatakan, di beberapa tempat, pihak kepolisian dan TNI sering meminta jatah dalam proses sertifikasi dan redistribusi tanah.

"Ini semacam apa? Karena selama ini itu tidak pernah dibuka luas keterlibatan mafia tanah yang melibatkan juga apakah dia oknum, intinya melibatkan TNI dan kepolisian. Ini juga harus buka mata," kata Dwi lagi.

Akan tetapi, hal yang perlu diantisipasi adalah jangan sampai latar belakang Hadi sebagai Mantan Panglima TNI akan semakin menguatkan tindak represif atau kekerasan hingga mengerahkan aparat keamanan di setiap wilayah konflik agraria.