Bila Direstui DPRD, Segini Besaran Tarif Transportasi Umum di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Bila disetujui oleh DPRD DKI Jakarta, maka tiga moda transportasi umum di kota ini akan memiliki tarif yang seragam yakni Rp 10.000.

Tiga moda transportasi umum tersebut yakni Trans Jakarta, MRT dan LRT, yang nantinya akan dibuat terintegrasi. 

"Kami menunggu persetujuan dewan yang kemudian akan dilakukan akselerasi untuk penetapan melalui gubernur," kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo seperti dikutip dari Antara News. 

Baca juga: Majukan Transportasi Kota, MRT Jakarta Gandeng Dua Perusahaan Perancis

Rencananya dalam waktu dekat Dishub DKI bersama BUMD DKI bidang jasa transportasi akan membahas kembali  masalah ini bersama Komisi B DPRD DKI.

Namun Syafrin tidak menyebutkan detail tambahan subsidi yang bakal dikeluarkan melalui APBD apabila usulan tersebut disetujui.

Sebelumnya, Komisi B DPRD DKI Jakarta disebut-sebut akan menyepakati usulan dari Pemprov DKI soal tarif integrasi tiga moda transportasi sebesar Rp 10.000. 

Keputusan ini diambil untuk mendukung kemudahan mobilitas warga DKI termasuk mempercepat pemulihan ekonomi.

"Terkait nilai yang diajukan yaitu Rp 10 ribu, dari hasil pendalaman kemarin sepertinya itu memang nanti bisa disepakati bersama," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail di Gedung DPRD DKI, Kamis (2/6/2022).

Apabila dalam rapat tersebut disepakati soal besaran tarif integrasi ini, maka dipastikan APBD DKI akan membengkak.

Baca juga: Agar LRT Jabodebek Bisa Urai Kemacetan, Ini Kata Kemenhub

Meski begitu, ia menyakini bengkaknya besaran subsidi yang dibebankan ke APBD sudah dikalkulasi.

"Pasti ada pembengkakan,  tapi itu semua sudah dikalkulasi karena prinsipnya subsidi yang diberikan, meski itu ada peningkatan tapi tujuannya adalah ini bisa menjadi stimulus untuk gerakkan perekonomian," ungkap Ismail.

Namun, ia belum bisa memastikan berapa persentase kenaikan besaran subsidi yang kemungkinan akan muncul apabila usulan Rp 10.000 itu disetujui.

"Itu sedang dibahas, nanti lebih jelas pas pembahasan di KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) karena angka baru akan terlihat secara signifikan di sana," ucapnya.