Musim Kemarau, 16 Kelurahan di Bantul Butuh Sarana dan Jaringan Air Bersih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul telah memetakan 16 kelurahan yang membutuhkan pembangunan sarana maupun jaringan air bersih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bantul Sri Nuryanti mengatakan, pemetaan ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat setempat.

"Hampir seluruhnya, tetapi yang paling membutuhkan ada 16 kelurahan, dan sesuai perintah Pak Bupati, kita lagi memetakan mana yang betul-betul musim kemarau ini tidak ada air," ujar Sri sebagaimana dilansir Antara, Rabu (25/5/2022).

Beberapa kelurahan di Bantul yang butuh sarana air bersih itu di antaranya Desa Caturharjo Pandak, Desa Argosari Sedayu, dan Desa Munthuk Dlingo, Desa Srimulyo, dan lain-lain.

Sri mengaku, pihaknya sudah memetakan beberapa titik. Bahkan, terdapat 160 titik segera terselesaikan pembangunannya jaringan air bersihnya.

Namun, karena menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka akan direalisasikan secara bertahap.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Bikin Konsumsi Air Bersih Melonjak Tiga Kali Lipat

"Kita juga akan berusaha, ke swasta yang mungkin bisa bersinergi," sambung Sri.

Sri menjabarkan, kebutuhan sarana atau penunjang pemenuhan air bersih dari setiap wilayah rata-rata berbeda.

Misalnya, ada yang butuh sumur karena jaringan sudah ada, begitu juga sebaliknya hanya butuh jaringan, karena sebelumnya sudah ada program dari pemerintah.

Sejauh ini, program untuk penyediaan air bersih yang dilakukan contohnya Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

"Tapi yang ke rumah-rumah belum, ada yang sudah ada jaringan, tapi tidak ada sumur, kita petakan sudah ketemu dan mau ekspos dengan Pak Bupati dan Bappeda," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, kebutuhan anggaran pembangunan sarana air bersih dari setiap wilayah juga berbeda.

Ada yang hanya puluhan juga hingga mencapai ratusan juta. Ini tergantung dari kedalaman sumur dan sistem pengelolaan air bersihnya.

"Kalau dari Bupati Bantul target lima tahun terselesaikan, tetapi karena keterbatasan APBD kita melihat dulu nanti, kemudian kita susun," tutup Sri.